Megapolitan

Untuk kesekian kalinya citra Kementerian Agama rusak di mata publik tersandung pengelolaan haji yang masih amburadul. Tentunya runtutan kejadian demi kejadian yang memalukan ini membuat masyarakat semakin menilai Kemenag tidak profesional dalam bekerja, termasuk mengurusi masalah haji.

Kasus paling baru adalah, biro Travel yang memberangkatkan sebagian dari 177 calon jamah haji Indonesia dengan menggunakan paspor Filipina. Tidak tanggung-tanggung kasus ini malah melibatkan perusahaan milik adik kandung Direktur Jendral Pendidkan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama, Kamarudin Amin dengan perusahaan PT Aulad Amin.

Terang saja kejadian ini mendapat respon dari dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ade Komarudin yang meminta Komisi VIII untuk menindak lanjuti kejadian yang telah membuat heboh ini, dan Kementerian Agama diminta tidak perlu ragu untuk menindak tegas.

Kementerian Agama memang harus serius melihat kasus yang terjadi dalam upaya pembenahan diri. Tentunya Kemenag jangan hanya fokus terhadap biro yang memberangkatkan  177 calon jamaah haji ini belaka. Lebih dari itu, Kemenag juga harus menertibkan semua travel lain yang tidak terdaftar atau yang terdaftar namun masih menginduk kepada Travel yang resmi untuk ditertibkan agar tidak merugikan masyarakat.

Tindakan hukum yang tegas perlu dilakukan karena yang dikorbankan adalah masyarakat yang sangat mungkin telah lama mempersiapkan rencana perjalanan suci dalam menunaikan rukun Islam ke 5 tersebut. Bayangkan jika mereka harus menabung 10 ribu sampai 20 ribu perhari untuk bisa naik haji, tapi kenyataannya malah menjadi korban dari ketidak becusan pengelolaan yang dilakukan.

Sepertinya pemerintah perlu membentuk badan baru untuk mengurusan haji seperti yang pernah di usulkan oleh Komisi VIII DPR RI dan tertuang di RUU Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yang sampai saat ini masih belum mendapatkan respon dari pemerintah. Harapannya Kemenag dapat lebih fokus membenahi masalah ke agamaan saja yang memiliki kompleksitas permasalahan yang sangat tinggi. Jadi tidak perlu lagi direpotkan mengurusi pelaksanaan ibadah haji, cukuplah kemenag hanya pada aspek pengawasan Haji saja.

Dengan pembentukan badan khusus, pengelolaan haji diharapkan dapat jauh lebih baik,  berlangsung secara profesional dan transparan. Jamaah haji dapat lebih fokus menjalankan ibadah dengan baik tanpa terbebani dengan masalah-masalah yang sering terjadi seperti selama ini.

Semoga ke depan kita tidak mendengar lagi adanya permasalahan yang melanda pengelolaan haji di negeri ini. Niat suci masyarakat yang ingin melakukan ibadah haji jangan pula dikotori oleh tangan-tangan kotor yang selalu berlindung dibalik kepentingan tertentu dan jamaah yang selalu menjadi korban. Terimakasih

Chepy Aprianto, Ketua Umum Majelis Pemuda Islam Indonesia (MPII) Jawa Barat

foto: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin secara persuasif menyampaikan informasi kepada jamaah haji tentang larangan membawa air zam-zam [antara]


Follow twitter @tintahijaucom l Like Page FB Berita Tintahijau