SUBANG, TINTAHIJAU.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memunculkan kontroversi dengan memasang spanduk bertuliskan ‘Politik Gentong Babi Ala Jokowi’ saat melakukan demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta.
Spanduk tersebut menampilkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menggendong gentong berisi babi.
Koordinator Wilayah Jateng dan DIY BEM SI, Bagus Hadikusuma, menjelaskan bahwa istilah politik gentong babi adalah simbol dari penguasa yang menggunakan anggaran untuk kepentingan pribadi.
Dia menyoroti aksi pemerintahan Jokowi yang mendistribusikan bantuan sosial (bansos) dan mengklaimnya sebagai inisiatif pribadi, padahal sumber dana bansos berasal dari APBN atau uang negara.
Bagus menyimpulkan bahwa Jokowi menggunakan politik gentong babi untuk mempertahankan loyalitas konstituen dengan citra sebagai pemimpin yang adil bagi masyarakat miskin, nelayan, petani, dan kelompok rentan lainnya.
Lebih lanjut, Bagus menekankan bahwa gerakan mahasiswa tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu dan bukan merupakan bagian dari partai politik.
Mahasiswa dianggap sebagai kelompok intelektual yang independen dan turun ke jalan sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap pemerintah, sebagaimana yang sebelumnya disuarakan oleh para guru besar.
Aksi ini merupakan bagian dari mimbar bebas yang diselenggarakan dengan tema ‘Kembalikan Marwah Demokrasi’.
Koordinator Media BEM SI, Ragner Angga MHJ, menyatakan bahwa perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus turut serta dalam aksi ini, termasuk dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Universitas Andalas (Unand), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), dan Universitas Diponegoro (Undip), serta institusi lainnya seperti Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Negeri Jakarta (UNJ), dan lain-lain.
Pemerintah, di bawah kepemimpinan Jokowi, baru-baru ini mengumumkan program bansos baru berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024.
BLT senilai total Rp600 ribu diberikan sekaligus pada bulan Februari kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pengucuran bansos senilai Rp11,2 triliun ini menimbulkan polemik karena dilakukan di tengah masa kampanye Pemilu 2024, di mana putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, membantah keterkaitan bansos tersebut dengan kampanye Pemilu 2024.
Dalam terminologi politik, pork barrel politics, yang mengacu pada penggunaan dana pemerintah untuk meningkatkan popularitas politikus menjelang pemilu, dikaitkan dengan situasi ini.
Sumber: CNN Indonesia
