JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menyampaikan tanggapannya terkait dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang mencuat baru-baru ini.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengaku sudah lelah memberikan imbauan kepada pemerintah, lantaran tidak ada tindakan tegas yang diambil untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut.
“Bosan imbaunya, pemerintah bebal banget. Data bocor terus, sudah bosen imbaunya,” ucap Sukamta di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/9/2024).
Sukamta menyatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih responsif dalam mengatasi persoalan kebocoran data. Saat ditanya apakah Komisi I DPR akan memanggil pihak pemerintah untuk meminta penjelasan, Sukamta justru mempertanyakan langkah apa yang akan diambil oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam menangani masalah ini.
“Semau-maunya aja menteri mau ngapain tuh. Sudah diingetin berbagai cara kan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Sukamta mengatakan bahwa Komisi I akan menunggu tindakan yang akan diambil Menkominfo, terutama mengingat salah satu data yang bocor milik Presiden Joko Widodo.
“Tidak tahu, setelah presiden datanya bocor, menterinya mau berkilah apa itu,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah merespons cepat dugaan kebocoran data ini dengan menginstruksikan beberapa lembaga terkait untuk segera melakukan tindakan mitigasi. Presiden menyebutkan bahwa data yang bocor tidak hanya mencakup dirinya, tetapi juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk mitigasi secepatnya,” kata Jokowi, Kamis (19/9/2024), seperti dilansir dari Kompas.com.
Presiden Jokowi juga menyebutkan beberapa kemungkinan penyebab kebocoran data, di antaranya kelalaian dalam pengelolaan kata sandi atau penumpukan data dalam satu penyimpanan yang rentan diretas.
“Semua data mungkin karena keteledoran password atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak. Tempatkan yang berbeda bisa menjadi ruang untuk ruang diretas hacker,” jelas Jokowi.
Kasus kebocoran data ini menambah panjang daftar permasalahan terkait keamanan siber di Indonesia. Pemerintah diharapkan dapat segera memperketat sistem keamanan data untuk melindungi informasi pribadi masyarakat dan pejabat tinggi negara.