SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Ada dua fokus hal yang menjadi pengawasan prioritas potensi pelanggaran di Pilkada Subang.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Subang, Jamal A. R. Kumaunang menyebutkan dari pemetaan Bawaslu, setidaknya ada dua prioritas pengawasan potensi pelanggaran.
Keduanya adalah potensi pelanggaran netralitas ASN, dan money politic. “Netralitas ASN, termasuk di dalamnya Kades, TNI/Polri, BUMD bagian yang menjadi fokus pengawasan kami,” kata Jamal.
Selain keterlibatan dalam pemenangan salah satu Paslon, pengawasan netralitas juga termasuk didalamnya penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, termasuk di dalamnya penggunaan anggaran negara untuk kampanye paslon.
Selain Netralitas ASN, Jamal menyebutkan satu priroitas dalam pengawasan pelanggaran adalah politik uang. “Selain netralitas, politik uang menjadi hal yang kita petakan dalam pengawasan prioritas,” imbuhnya.
