JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memaparkan perkembangan terbaru penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga Rabu (11/2/2026).
Dalam konferensi pers, ia menyebut saat ini hanya tersisa dua kabupaten di Provinsi Aceh yang masih melanjutkan status tanggap darurat.
“Kalau tadi Bapak Mendagri mengatakan masih ada 11 yang perlu atensi khusus, dari sudut penanganan bencana tinggal dua kabupaten yang menetapkan atau melanjutkan status tanggap darurat, yaitu di Aceh,” ujarnya seperti yang dilansir dari laman KOMPAS.tv dikutp i.
Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang. Sementara itu, wilayah lain di Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah memasuki tahap transisi dari masa darurat menuju pemulihan.
“Yang pertama adalah Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Tamiang. Sementara yang lainnya baik di Sumatera Barat, di Sumatera Utara semuanya sudah masuk dalam fase transisi darurat ke pemulihan,” lanjutnya.
Suharyanto menegaskan, secara umum kondisi di tingkat kabupaten dan provinsi menunjukkan perbaikan yang signifikan, meskipun sejumlah persoalan masih dijumpai di tingkat desa dan kecamatan.
“Jadi artinya meskipun masih banyak permasalahan di desa, di kecamatan, tapi secara kabupaten, secara provinsi, semuanya sudah mengarah ke arah yang lebih baik,” tuturnya.
Selain perkembangan status darurat, BNPB juga mencatat penurunan drastis jumlah pengungsi. Hingga 10 Februari 2026, jumlah warga yang masih berada di pengungsian tercatat 47.462 jiwa, tersebar di beberapa lokasi.
Angka tersebut turun tajam dibandingkan puncak pengungsian pada 8 Desember 2025 yang mencapai 1.057.482 jiwa.
“Kalau rekan-rekan media mencatat puncak pengungsi tanggal 8 Desember 2025 itu sampai 1.057.482 jiwa, per tanggal 10 Februari kemarin ini jumlahnya setelah dihitung langsung di lapangan sudah tinggal 47.462 jiwa,” jelasnya.
“Jadi terdapat penurunan yang cukup signifikan berkurang 95,51 persen. Nah, dari 47.462 ini tersebar ada empat titik mereka melaksanakan pengungsian.”
BNPB merinci, pengungsi yang menempati gedung-gedung pemerintah berjumlah 5.817 kepala keluarga (KK), dengan sebaran di Aceh sebanyak 5.185 KK, Sumatera Utara 472 KK, dan Sumatera Barat 160 KK.
Selain itu, masih terdapat warga yang bertahan di meunasah atau masjid di Aceh, serta pengungsi mandiri yang tinggal di rumah kerabat atau menyewa tempat tinggal. Tercatat 10.776 KK masuk kategori pengungsi mandiri dan telah menerima dana tunggu hunian (DTH) sebesar Rp1.800.000.
“Kemudian juga masih ada yang tinggal di meunasah atau masjid ini di Aceh. Kemudian juga ada yang mengungsi mandiri. Mandiri adalah menyewa, tinggal di rumah sanak saudara, ada 10.776 KK ini sudah diberikan dana tunggu hunian yang tadi disebutkan oleh Bapak Kasatgas jumlahnya adalah Rp1.800.000,” paparnya.
Dana tersebut diberikan untuk periode Desember, Januari, dan Februari. Jika hingga akhir Februari hunian tetap (huntap) belum rampung, bantuan DTH akan diperpanjang tiga bulan berikutnya.
“Tentu saja ini sudah masuk Februari sampai tanggal 28 Februari, apabila huntapnya belum jadi, ini nanti ditambah untuk dana tunggu hunian tiga bulan berikutnya.”
Sementara itu, sebanyak 21.193 KK masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Kelompok ini menjadi prioritas untuk segera dipindahkan ke hunian sementara atau mendapatkan tambahan dana tunggu hunian.
“Nah, kemudian yang masih ada tinggal di tenda-tenda itu ada 21.193 KK. Nah, yang tinggal di tenda ini menjadi sasaran, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka bisa dipindahkan ke hunian sementara, atau mereka bisa juga menambah dana tunggu hunian,” jelas Suharyanto.
