Majalengka, TINTAHIJAU.COM – Menjelang pergantian tahun 2025 ke 2026, Bupati Majalengka H. Eman Suherman menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus membuka ruang bagi investasi dan pembangunan industri.
Hal tersebut disampaikan Bupati Eman saat memberikan arahan strategis dalam apel bersama di halaman Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka, yang dirangkaikan dengan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian dan peternakan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Majalengka Dena Muhammad Ramdan.
Dalam arahannya, Bupati Eman menyampaikan bahwa Majalengka memiliki ketahanan pangan yang relatif kuat. Saat ini, luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Kabupaten Majalengka tercatat sekitar 50.000 hektare, dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mencapai 37.000 hektare.
Meski demikian, ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara mempertahankan lahan pertanian dan kebutuhan alih fungsi lahan untuk mendukung investasi dan industri.
“Kita ingin Majalengka maju. Lahan harus dipertahankan untuk pangan, tetapi kita juga membutuhkan ruang bagi investor dan pembangunan industri agar ekonomi daerah berkembang,” ujar Eman Suherman, Selasa (30/12/2025).
Menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru), Bupati mengapresiasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar DKP3 sebagai langkah konkret menjaga stabilitas harga pangan.
Meski harga kebutuhan pokok di Majalengka relatif stabil, pemerintah daerah tetap waspada terhadap komoditas yang rawan berfluktuasi, seperti cabai.
Ia pun menginstruksikan jajaran DKP3 untuk segera melaporkan apabila terjadi lonjakan harga yang tidak wajar di lapangan agar dapat segera dilakukan intervensi.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Majalengka juga menyerahkan secara simbolis bantuan operasional berupa tujuh unit sepeda motor dari Kementerian Pertanian kepada penyuluh pertanian berprestasi.
Bupati memastikan fasilitas tersebut tetap dapat digunakan meskipun status kepegawaian para penyuluh kini berada di bawah pemerintah pusat, selama bertujuan membantu petani di Majalengka.
Selain itu, bantuan ternak berupa sapi, kambing, dan ayam dari program Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga diserahkan kepada kelompok masyarakat di wilayah Banjaran dan Talaga.
“Saya bekerja keras ke pemerintah provinsi dan pusat untuk mendapatkan program ini karena tidak semua kabupaten mendapatkannya. Saya titip, ternak ini harus berkembang. Jangan sampai saya hanya menerima laporan kematian sapi. Rakyat harus lebih sejahtera dan bahagia,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DKP3 Kabupaten Majalengka H. Gatot Sulaeman melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan, H. Ence, menyampaikan bahwa meskipun terdapat tren kenaikan harga pangan di akhir tahun, Kabupaten Majalengka mampu mengantisipasinya dengan baik berkat kapasitas produksi lokal yang memadai.
“Untuk Kabupaten Majalengka, alhamdulillah kita surplus. Banyak bahan pangan diproduksi sendiri, mulai dari sayur-mayur, beras yang posisinya surplus, hingga daging dan telur. Semuanya aman dan terkendali untuk momen Natal dan Tahun Baru,” ujar Ence.
Sebagai langkah konkret menekan inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Majalengka atas perintah Bupati telah menggelar Gerakan Pangan Murah di 10 titik strategis selama masa transisi kenaikan harga akhir tahun.
Selain fokus pada ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Majalengka juga memberikan perhatian terhadap peran penyuluh pertanian. Tercatat sebanyak 293 penyuluh yang sebelumnya berstatus pegawai kabupaten kini telah beralih menjadi pegawai pemerintah pusat.
Meski demikian, Ence menegaskan bahwa sinergi dan koordinasi antara penyuluh pertanian dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka tetap terjalin erat demi menjaga produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian di daerah.
