SUBANG, TINTAHIJAU.com – Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menegaskan komitmennya untuk menjadikan desa sebagai pusat utama pembangunan dalam programnya.
Dalam debat cawapres putaran keempat yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada Ahad (21/1/2024), Cak Imin menyampaikan visinya yang menitikberatkan peran petani, nelayan, peternak, dan masyarakat adat dalam program pengadaan pangan nasional.
“Desa harus menjadi titik tumpu pembangunan. Petani, nelayan, peternak, dan masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional,” tegas Cak Imin seperti dimuat dalam NUOnline, dikutip Senin (22/1/2024).
Beliau juga menyoroti perlunya reforma agraria sebagai solusi untuk memberikan kepastian distribusi lahan kepada para petani.
Cak Imin memandang reforma agraria sebagai langkah penting untuk memberikan kepastian distribusi lahan kepada para petani. Menurutnya, hal ini akan memperkuat posisi petani, nelayan, peternak, dan masyarakat adat dalam rangka mendukung program pengadaan pangan nasional. Beliau menekankan pentingnya peningkatan pada energi baru dan terbarukan sebagai bagian integral dari program pembangunan.
“Reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani kita. Energi baru dan terbarukan harus digenjot, bukan dikurangi targetnya, diturunkan targetnya,” papar Cak Imin.
Dalam konteks ini, Cak Imin merujuk pada pemikiran Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari yang menyebut petani sebagai penolong negeri. Namun, beliau juga menyayangkan bahwa saat ini pemerintah terkesan abai terhadap nasib petani dan nelayan. Data hasil sensus pertanian BPS yang menyebutkan jumlah petani rumah tangga gurem mencapai hampir 3 juta dalam 10 tahun terakhir menjadi sorotan Cak Imin.
“Hari ini kita menyaksikan bukti hasil sensus pertanian BPS bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya, 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya,” ungkapnya.
Cak Imin juga mengkritisi food estate sebagai upaya pengadaan pangan nasional yang dinilainya mengabaikan petani dan masyarakat adat. “Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat, menghasilkan konflik agraria, dan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” tegasnya.
Dalam konteks global, Cak Imin memberikan peringatan tentang krisis iklim dan bencana ekologi yang terus meningkat. Beliau menekankan perlunya keseriusan negara dalam menghadapi masalah ini, bukan hanya mengandalkan proyek Giant Sea Wall.
“Kita harus sadar kenyataan krisis iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi etika. Etika lingkungan. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam,” tuturnya. Cak Imin menegaskan bahwa kebijakan nasional harus berpijak pada prinsip keadilan, termasuk keadilan iklim, ekologi, antar-generasi, agraria, dan sosial.
“Rakyat harus dilibatkan, karena rakyat adalah pemilik negeri ini, pemerintah hanyalah pelaksana dari pemilik negeri ini,” jelas Cak Imin.
Debat keempat cawapres dengan tema Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa diikuti oleh calon wakil presiden Abdul Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Moh Mahfud MD.
