BALI, TINTAHIJAU.com – Kegiatan diskusi Forum Air untuk Rakyat atau The People’s Water Forum (PWF) yang diadakan oleh sejumlah aktivis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas di Denpasar, Bali mendapat intimidasi dari sekelompok orang dari sebuah organisasi kemasyarakatan (Ormas).
Acara yang berlangsung pada Senin, 20 Mei 2024, sore itu nyaris terhenti karena massa memaksa agar kegiatan tersebut dihentikan.
Massa yang hadir juga mengambil sejumlah baliho acara Forum Air untuk Rakyat. Mereka beralasan bahwa diskusi tersebut mengganggu kondusivitas Bali di tengah penyelenggaraan konferensi internasional Forum Air Sedunia (World Water Forum/WWF) Ke-10.
Gus Yadi, koordinator Ormas yang ingin membubarkan acara diskusi PWF, menilai kegiatan tersebut tidak mengindahkan imbauan Gubernur Bali untuk menjaga suasana kondusif selama kegiatan WWF Ke-10. “Sudah ada imbauan dari Gubernur Bali untuk menjaga suasana kondusif selama kegiatan WWF,” ujar Gus Yadi seperti yang dilansir dari laman KOMPAS.tv.
Tindakan intimidasi dari Ormas ini disesalkan oleh banyak pihak, termasuk peserta dan penyelenggara acara Forum Air untuk Rakyat. Meera Karunananthan, peserta diskusi dari Universitas Carleton, Kanada, yang mengikuti acara secara daring, menilai intimidasi terhadap rangkaian acara Forum Air untuk Rakyat menunjukkan adanya pembatasan terhadap hak publik, terutama karena acara tersebut membahas isu air yang sangat relevan bagi kepentingan masyarakat umum.
I Nyoman Mardika, Direktur Yayasan Bintang Gana Bali dan Ketua Forum Peduli Bali, menjelaskan bahwa acara tersebut bukan sebagai tandingan dari WWF Ke-10. Menurutnya, diskusi tersebut membahas tentang air dan keadilan air untuk rakyat dan menjadi forum rakyat yang mendampingi Forum Air Sedunia.
“Penyelenggaraan acara Forum Air untuk Rakyat di Kota Denpasar tidak mengganggu situasi keamanan dan kondusivitas masyarakat karena tidak ada agenda unjuk rasa atau demonstrasi,” tegas Mardika.
Roberto Hutabarat, Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (ProDem) 98 Bali, menyatakan kekecewaannya atas tindakan intimidasi dari kelompok Ormas yang mengatasnamakan masyarakat Bali.
Menurutnya, tindakan represif ini mengindikasikan adanya tekanan dari aparatur pemerintah dan pihak keamanan yang antikritik. “Kami sebagai fasilitator kegiatan berupaya menjamin penyelenggaraan acara Forum Air untuk Rakyat ini,” ujar Roberto, yang juga sebagai panitia lokal acara Forum Air untuk Rakyat di Bali.
Kepala Bidang Humas Polda Bali, Komisaris Besar Jansen Avitus Panjaitan, menyatakan bahwa tidak ada larangan untuk pelaksanaan diskusi dan unjuk rasa selama berlangsungnya agenda internasional di Bali, selama kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tertib dan tidak mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Selain itu, pelaksananya harus memberi tahu pihak kepolisian tentang agenda dan pelaksanaan kegiatan tersebut terlebih dahulu.
Acara Forum Air untuk Rakyat ini mengangkat tema “Membangun Solidaritas Melalui Gerakan Keadilan Air” dan diikuti oleh peserta dari Indonesia serta kalangan internasional. Dalam diskusi ini, banyak peserta yang menyoroti pentingnya akses air yang adil bagi masyarakat.
Ni Nengah Budawati, Direktur Utama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali Women Crisis Center (WCC), menyampaikan bahwa akses air yang adil berkorelasi dengan pemenuhan hak perempuan dan anak. Armayanti Sanusi, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, juga menegaskan bahwa pemenuhan hak air yang berkeadilan merupakan bentuk penghormatan atas hak perempuan.
Armayanti, yang hadir di lokasi acara diskusi di Kota Denpasar, mengungkapkan kekecewaannya atas adanya tekanan dan intimidasi dalam pelaksanaan acara Forum Air untuk Rakyat tersebut. “Air merupakan hal fundamental yang berdampak terhadap seluruh kehidupan masyarakat, termasuk kaum perempuan,” tutupnya.
