Majalengka, TINTAHIJAU.COM – Derasnya arus investasi yang masuk ke Kabupaten Majalengka dinilai membawa peluang besar sekaligus tantangan serius.
LDPRD Majalengka menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan pembangunan agar pertumbuhan industri tidak mengorbankan sektor pertanian, lingkungan, dan stabilitas sosial masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Majalengka, Haji Deden Herdian Narayanto, menilai Majalengka saat ini berada di fase krusial sebagai daerah tujuan investasi nasional dan internasional. Sejumlah investor asing dari Jepang, China, hingga Korea Selatan telah mendirikan kawasan industri di wilayah tersebut.
“Investasi ini peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Tapi kalau tidak dikendalikan, dampaknya bisa panjang,” kata Deden, Rabu (31/12/2025).
Menurutnya, industrialisasi yang masif berpotensi memicu alih fungsi lahan pertanian serta memperparah persoalan lingkungan seperti banjir. Dampak lanjutan yang tidak kalah penting adalah munculnya persoalan sosial di tengah masyarakat.
“Kita mulai melihat sawah-sawah terdampak banjir dan masalah sosial ikut muncul. Ini sinyal bahwa pembangunan harus dievaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Deden menyoroti rencana perluasan kawasan industri hingga sekitar 8.000 hektare dalam RTRW baru.
Ia menegaskan kebijakan tata ruang harus berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat, khususnya petani lokal yang selama ini menjadi penopang ekonomi daerah.
Ia juga mengakui adanya dilema kebijakan antara penguatan sektor industri dan komitmen mempertahankan pertanian sebagai sektor strategis.
DPRD bersama PKS, lanjutnya, berkomitmen menjaga agar sektor pertanian tidak terpinggirkan oleh industrialisasi.“Industri boleh berkembang, tapi pertanian tidak boleh dikorbankan. Keduanya harus berjalan seimbang,” tegasnya.
Ironi lainnya, kata Deden, banyak industri besar di Majalengka yang belum melibatkan petani lokal dalam rantai pasok. Bahan baku pertanian justru didatangkan dari luar daerah, sementara potensi lokal belum dimanfaatkan optimal.
“Industri di sini butuh bahan baku seperti jagung, tapi justru diambil dari luar daerah. Petani Majalengka seharusnya bisa ambil peran,” ungkapnya.
Selain itu, DPRD mendorong sektor pariwisata menjadi pilar ekonomi alternatif. Dengan potensi wisata alam yang melimpah, Majalengka dinilai memiliki peluang besar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), asalkan didukung infrastruktur yang memadai.
“Banyak destinasi bagus, tapi akses jalannya belum mendukung. Ini pekerjaan rumah pemerintah daerah,” kata Deden.
Saat ini PAD Majalengka berada di kisaran Rp600 miliar, namun sebagian besar terserap kembali untuk layanan dasar. Kondisi tersebut membuat ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi.
“Ke depan, Majalengka harus punya sumber PAD yang kuat dan berkelanjutan. Pariwisata dan ekonomi lokal bisa jadi jawabannya,” pungkasnya.
