BANDUNG, TINTAHIJAU.com — Maraknya kasus keracunan massal akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah di Jawa Barat memicu kekhawatiran luas di kalangan orang tua siswa. Forum Orang Tua Siswa (Fortusis) Jawa Barat menyampaikan sikap tegas dengan mendesak pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Ketua Fortusis Jawa Barat, Dwi Soebanto, menilai bahwa insiden keracunan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Bogor, Cianjur, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Sukabumi, hingga Kota Bandung, Cimahi, dan Cirebon merupakan bukti bahwa program MBG saat ini mengalami permasalahan serius.
“Kami sebagai orang tua khawatir dengan keselamatan anak-anak di sekolah. Menyimak maraknya keracunan MBG di Jawa Barat, kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut penyebabnya secara tuntas,” ujar Dwi Soebanto dalam keterangan persnya, Senin (29/9).
Minta Program Dihentikan Sementara
Fortusis secara tegas meminta Gubernur Jawa Barat untuk menghentikan sementara program MBG demi keselamatan para siswa. Sebagai alternatif, Fortusis mengusulkan agar alokasi dana MBG disalurkan langsung kepada orang tua siswa dengan pengawasan dari pihak sekolah.
“Memohon kepada Gubernur Jawa Barat agar menghentikan sementara MBG dan untuk sementara mengalihkan uang MBG kepada orang tua siswa dengan pengawasan pihak sekolah,” lanjut Dwi.
Kecam Kebijakan Cicipi Makanan oleh Guru
Fortusis juga mengecam keras kebijakan yang mewajibkan guru mencicipi makanan MBG sebelum disajikan kepada siswa. Menurut mereka, tindakan tersebut membahayakan dan di luar tugas serta kewenangan guru.
“Kami protes keras terhadap pejabat yang menginstruksikan guru untuk mencicipi makanan MBG sebelum diberikan kepada siswa, sehingga menyebabkan seorang guru SD di Cianjur keracunan. Guru tidak punya kewenangan bertindak sebagai ‘test food’,” tegasnya.
Rekomendasi: Sasar Siswa Tak Mampu dan Libatkan Warung Sekitar
Ke depan, Fortusis merekomendasikan agar program MBG hanya ditujukan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Hal ini dianggap sebagai langkah efisiensi anggaran sekaligus menjaga keadilan sosial.
“Kami menyarankan agar MBG hanya diberikan kepada siswa dari kalangan tidak mampu. Siswa dari keluarga mampu sudah mencukupi kebutuhan gizinya secara mandiri,” ujar Dwi.
Fortusis juga mendorong agar pengelolaan MBG ke depan dapat melibatkan kantin sekolah atau warung nasi di sekitar sekolah. Selain meningkatkan kontrol kualitas makanan, langkah ini dinilai bisa membantu perekonomian masyarakat kecil.
“Merekomendasikan MBG dikelola oleh kantin sekolah atau warung nasi sekitar sekolah sehingga dapat membantu usaha masyarakat kecil,” pungkasnya.
