SUBANG, TINTAHIJAUCOM- Puluhan pendemo dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Subang menggelar aksi di Pemkab Subang dan Gedung DPRD Subang, Rabu (16/4/2025).
Aksi HMI ini untuk mengingatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang baik itu seluruh jajaran Dewan yang ada di DPRD Kabupaten Subang serta Bupati dan Wskil Bupati Subang.
Formateur HmI Cabang Subang, Annas Ahmad Laduni menegaskan Kepemimpinan Bupati dan wakil Bupati yang baru harus menjadi langkah awal untuk mampu memperbaiki Subang kedepan.
Namun dengan jangka waktu yang sudah berjalan masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang oleh Reynaldi dan Agus Maskur belum ada kejelasan dalam
menentukan program skala prioritas untuk membangun kabupaten subang
“Kami menuntut kepada bupati untuk tidak melakukan gimik dan pencitraan,” kata Annas
Mengutip Undang-undang No 23 Tahun 2014, Annas menegaskan bahwa penyelengaraan Pemerintah daerah diarahakan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan satu daerah.
“Demi memperbaiki kondisi Kabupaten Subang kedepannya kami menuntut kepada pihak Pemerintah Daerah untuk membangun bersama dan mengtiadakan kegiatan-kegiatan yang tidak substansial dan tidak bermanfaat bagi masyarakat,” paparnya
Untuk DPRD Kabupaten Subang HMI
mengingatkan untuk menjalanlan tugas dan fungsinya yang mengedepankan kebiijakan
untuk kebutuhan masyarakat bukan malah memutuskan kebijakan yang hanya
menguntungkan para korporat atau bahkan titipan pimpinan-pimpinan partai.
“Pada hakikatnya harus dapat mendorong segala kebijakan yang menyangkut hajat masyarakat Subang dan dapat terpenuhi,” katanya
Dalam aksinya itu, HMI menyampaikan tujuh tuntutan aksi. Beberapa diantaranya mendorong Transparansi Anggaran harus diselaraskan, jumlah anggaran harus terpangpang didepan setiap kantor dinas, kecamatan.
Kedua HMI menuntut supremasi Hukum harus ditegakan setinggi tingginya, dan mendorong Reformasi Birokrasi harus dijalankan dengan tegas.
“Janji-janji Politik yang harus diselesaikan selama masa jabatannya, jangan hanya sebatas janji manis saja, tapi harus terealisasi. Visi misi bupati dan wakil bupati dari religius tiba-tiba berubah menjadi ngabret terlihat tidak ada kejelasan dan
konsistensi,” paparnya
Selain itu, HMI mendorong terwujudnya Program Skala Prioritas harus terancang dengan matang pada jangka dekat, menengah dan panjangnya. Dengan mengedepankan program yang subtansial bukan hanya sebatas menjadi bahan spj untuk kepentingan individu maupun kelompok semata.
“Kami juga mengingatkan kepada dinas PUPR untuk tidak menjadikan bahan bancakan proyek titipan politik dan kekuasaan,” pungkasnya
