JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Polri akan melibatkan pihak eksternal dalam proses penanganan laporan terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Langkah ini diambil guna menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus yang menuai perhatian publik tersebut.
Pernyataan ini disampaikan Jenderal Listyo Sigit sebagai respons terhadap sikap skeptis yang ditunjukkan oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, yang meragukan hasil Laboratorium Forensik (Labfor) terkait keaslian ijazah Presiden Jokowi.
“Terkait dengan proses pelaporan ijazah, tentunya Polri akan bekerja profesional terkait dengan legal standing dan sebagainya,” ujar Kapolri, Kamis (12/6/2025), seperti dikutip dari laporan KompasTV.
Lebih lanjut, Kapolri menegaskan bahwa kehadiran pengawas eksternal akan memberikan jaminan bahwa setiap langkah Polri dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara terbuka.
“Nanti akan kita libatkan dari pihak eksternal untuk kemudian bisa melihat langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Polri, nanti bisa dilihat, diuji, oleh pengawas dari eksternal sehingga apabila Polri mengambil langkah proses selanjutnya, semuanya bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, turut memberikan tanggapan atas polemik yang berkembang mengenai ijazah dan skripsi Presiden Jokowi. Ia mengimbau agar masyarakat tidak larut dalam perdebatan yang dianggapnya tidak produktif.
“Kita ini jangan sakit jiwa semua, kita bicara yang penting mengenai keadaan dunia ini, ada di Amerika yang juga kita harus cermati dengan baik, juga dengan Cina melihat apa dampaknya pada Indonesia,” ujar Luhut saat menghadiri International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (12/6).
Luhut menegaskan bahwa energi bangsa seharusnya difokuskan pada isu-isu strategis yang berdampak langsung terhadap kemajuan nasional, bukan pada polemik yang menurutnya tidak menguntungkan.
“Jadi kita semua kompak, apa sih yang mesti disuarakan, apa masalahnya buat Indonesia? Jadi jangan kita membuat berita-berita yang memprovokasi diri kita sendiri, menghabiskan energi kita sendiri,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan agar Indonesia tidak menjadi korban dari pengaruh atau agenda pihak asing yang ingin memecah belah bangsa.
“Seperti Presiden Prabowo katakan tadi, kita jangan ada proxy dari negara-negara atau orang-orang luar yang membentur-benturkan kita,” pungkas Luhut.
