JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri agar para kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah tidak mengikuti retret yang digelar pemerintah pusat, dinilai sebagai tanda memburuknya hubungan politik dengan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut instruksi tersebut merupakan pernyataan politik dari PDIP. Ia menegaskan bahwa secara hukum, kepala daerah tidak memiliki kewajiban untuk menghadiri retret.
“Apa yang dilakukan oleh Megawati Soekarnoputri untuk meminta kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 tidak hadir di acara retret yang diadakan pemerintah pusat, Pak Prabowo, adalah pertanda hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega mencapai titik terendah,” ujar Burhanuddin dalam program “Kompas Petang” di Kompas TV, Jumat (21/2/2025).
Ia menambahkan bahwa instruksi tersebut menandai perubahan sikap politik PDIP, yang sebelumnya relatif baik dengan pemerintahan Prabowo, namun kini mulai menunjukkan peran sebagai oposisi.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, menyoroti alasan PDIP yang menyebut kasus Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai bentuk “kriminalisasi” dalam instruksi tersebut. Ia menilai langkah itu menunjukkan PDIP tengah menguatkan loyalitas kadernya.
