Di sisi lain, Airlangga juga mengkritik penyelenggaraan retret bagi kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, pelaksanaan retret di lingkungan militer bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dalam demokrasi.
“Apa relevansi retret ke Akmil untuk kepala daerah? Bukankah kita melihat pilar dari tatanan demokrasi kita adalah nilai-nilai supremasi sipil?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa membawa kepala daerah ke lingkungan militer bisa menjadi bentuk internalisasi nilai-nilai militer dalam pemerintahan sipil, yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi.
Instruksi Megawati dikeluarkan sehari setelah Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus Harun Masiku pada Kamis (20/2/2025). Sejumlah kepala daerah dari PDIP mengikuti instruksi tersebut dengan tidak menghadiri retret, sementara beberapa lainnya tetap memilih untuk hadir dalam kegiatan yang dimulai pada Jumat (21/2/2025).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai bahwa retret ini penting bagi kepala daerah guna menyelaraskan program-program daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Bagi Golkar, kami melihat retret ini penting, kenapa? Karena ini baru pertama kali perjalanan pemerintahan dari pusat sampai daerah berlangsung dalam periode yang sama,” ujar Ahmad Doli dalam program yang sama.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa Golkar menghormati keputusan partai lain, termasuk sikap PDIP yang melarang kadernya untuk mengikuti retret tersebut.
