BANDUNG, TINTAHIJAU.com — Di tengah melemahnya sektor ritel fisik pada 2026, pengelola mandiri ITC Kebon Kalapa meluncurkan langkah tak biasa untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan. Ribuan kios yang kosong kini ditawarkan kepada pedagang baru tanpa biaya sewa lahan alias gratis.
Ketua Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS)–P2K ITC Kebon Kalapa, Ahmad Kustedi, mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk memutar kembali roda ekonomi di pusat perdagangan legendaris Bandung itu, yang tingkat keterisiannya kini hanya sekitar 35 persen.
“Disewakan, bahkan kita mem-free-kan lahannya. Pedagang hanya membayar listrik dan service charge,” ujar Ahmad Kustedi kepada detikJabar, Jumat (2/1/2026).
Ia menjelaskan, P3SRS berperan menjembatani kios-kios yang ditinggalkan pemiliknya agar kembali produktif. Jika pemilik kios tidak dapat dihubungi atau menelantarkan unitnya, P3SRS mengambil inisiatif mengaktifkan kios tersebut untuk disewakan kepada pedagang baru.
“Kami tidak ingin memberatkan. Silakan berdagang di ITC Kebon Kalapa,” katanya, seraya membuka peluang bagi pelaku UMKM yang membutuhkan lapak fisik di pusat Kota Bandung dengan biaya terjangkau.
Meski menawarkan sewa gratis, fasilitas gedung disebut tidak dalam kondisi minim. Berkat iuran pedagang aktif, sejumlah sarana berhasil dipulihkan. Dari total 16 unit eskalator, tujuh unit utama kini berfungsi normal. Penerangan lorong kembali menyala, sementara keamanan dan kebersihan berjalan rutin.
Seorang pedagang pakaian yang telah berjualan sejak 2009 mengungkapkan bahwa kondisi pasar memang masih sepi. Namun, ia menilai kios-kios yang tutup biasanya kembali aktif menjelang momen tertentu seperti bulan Ramadan dan Idulfitri.
“Ada yang isi tapi belum buka. Biasanya nanti menjelang puasa baru jalan,” ujarnya.
Program kios gratis ini diharapkan mampu menarik pedagang baru sekaligus menghidupkan kembali arus pengunjung di kawasan Jalan Moh. Toha.
Di sisi lain, Ahmad Kustedi juga mengungkapkan persoalan hukum yang membelit ITC Kebon Kalapa. Menurutnya, kepengelolaan lama oleh pihak swasta telah berakhir sejak November 2022 dan hingga kini belum ada pengelola resmi yang ditetapkan pemerintah.
“Sampai sekarang belum ada jawaban dari pemerintah terkait kepengurusan,” kata Tedi.
Ia menegaskan, para pedagang memiliki kedudukan hukum yang kuat karena memegang sertifikat hak milik atas kios, layaknya satuan rumah susun yang dilindungi undang-undang.
Namun, tanpa kejelasan pengelolaan resmi, revitalisasi besar belum bisa dilakukan. Pedagang hanya mengandalkan iuran mandiri untuk menjaga operasional dasar gedung.
Para pelaku usaha berharap pemerintah segera turun tangan memberikan kepastian hukum agar ITC Kebon Kalapa, sebagai aset ekonomi kerakyatan di pusat Kota Bandung, tidak terus mengalami kemunduran.
