JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengungkapkan kekecewaannya terhadap isu yang kembali mencuat mengenai keinginan memperpanjang masa jabatan presiden hingga tiga periode. Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki niat atau meminta masa jabatan lebih dari yang diatur dalam konstitusi.
Isu ini kembali ramai diperbincangkan setelah Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, menyebutkan hal tersebut dalam sebuah video. Pernyataan ini muncul seiring dengan penetapan status tersangka terhadap Hasto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap penggantian antarwaktu (PAW) DPR yang melibatkan Harun Masiku.
Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyarankan agar pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut untuk langsung mengkonfirmasi kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri atau Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. “Tanyakan saja ke Ibu Mega atau tanyakan ke Mbak Puan atau tanyakan saja ke partai-partai,” ujar Jokowi dalam wawancara yang ditayangkan di Kompas Petang, Senin (30/12/2024).
Jokowi, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Surakarta, mempertanyakan kapan dan di mana ia pernah menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden. “Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus, enggak pernah ada, ya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jokowi menilai bahwa isu tersebut adalah framing yang tidak sehat dan dapat merusak tatanan politik di Indonesia. “Jangan menjadi framing jahat seperti itu, enggak baik,” kata Jokowi. Ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan permintaan terkait perpanjangan masa jabatan kepada siapapun. “Saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau tiga periode kepada siapa pun,” jelasnya.
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto juga sempat melontarkan sindiran terkait adanya sosok yang memiliki ambisi kekuasaan hingga ingin memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Sindiran tersebut disampaikan dalam video yang dirilis setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka.
“Ketika muncul berbagai intimidasi, agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu,” ujar Hasto, Kamis (26/12).
Polemik ini menambah panas suhu politik menjelang tahun politik di Indonesia. Meski demikian, Jokowi tetap menegaskan komitmennya untuk menghormati konstitusi dan menjaga demokrasi yang telah berjalan selama ini.
