RAJA AMPAT, TINTAHIJAU.com – Dua kapal pengangkut tambang nikel yang beroperasi di perairan Raja Ampat menarik perhatian publik, bukan karena aktivitasnya semata, melainkan karena nama-nama yang mereka sandang: JKW dan Dewi Iriana.
Nama-nama tersebut dinilai mirip dengan inisial Presiden Joko Widodo dan nama istrinya, Iriana, sehingga memunculkan spekulasi serta berbagai pertanyaan dari masyarakat.
Namun, apakah kapal-kapal ini benar-benar memiliki keterkaitan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia tersebut? Berikut fakta-fakta yang terungkap.
Deretan Kapal Bernama JKW
Berdasarkan data dari Ditkapel (Direktorat Perkapalan dan Kepelautan), nama “JKW” digunakan oleh sejumlah kapal tunda (tug boat) dengan kepemilikan yang berbeda-beda.
- JKW Mahakam 2: Milik PT Glory Ocean Lines.
- JKW Mahakam 7: Milik PT Permata Lintas Abadi (PLA).
- JKW Mahakam 1, 3, 6, dan 10: Dimiliki oleh PT Pelita Samudera Sreeya.
- JKW Mahakam 5 dan 8: Dimiliki PT Sinar Pasifik Lestari.
Kapal-kapal ini umumnya digunakan untuk menarik atau mendorong kapal lain dalam kegiatan angkutan barang, termasuk tambang nikel dan batu bara.
Kapal Dewi Iriana Tak Kalah Ramai Dibicarakan
Nama kapal “Dewi Iriana” juga digunakan oleh sejumlah kapal tongkang, yaitu jenis kapal yang khusus mengangkut muatan berat dalam jumlah besar.
- Dewi Iriana 1: Milik PT IMC Pelita Logistik Tbk.
- Dewi Iriana 2, 3, dan 5: Milik PT Pelita Samudera Sreeya.
- Dewi Iriana 6: Milik PT Sinar Pasifik Lestari.
- Dewi Iriana 8: Milik PT Permata Lintas Abadi.
Siapa di Balik Kepemilikan Kapal?
PT Pelita Samudera Sreeya dan PT IMC Pelita Logistik Tbk diketahui saling terkait, dengan PT IMC sebagai induk usaha. Didirikan pada 10 April 2023, perusahaan ini bergerak di bidang jasa angkutan laut dan memiliki struktur kepemilikan yang mencakup warga negara Indonesia, Singapura, dan Australia.
Sementara itu, PT Permata Lintas Abadi menyatakan fokus pada pelayanan kapal tunda dan tongkang di sektor tambang, terutama nikel dan batu bara. Kantor pusat perusahaan-perusahaan ini sebagian besar berlokasi di Jakarta Utara.
Pemerintah Tegaskan Tak Ada Keterlibatan Presiden
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, membantah keterkaitan antara Presiden Joko Widodo dengan kapal-kapal tersebut. Ia menegaskan bahwa penggunaan nama JKW dan Dewi Iriana oleh perusahaan pelayaran tidak ada hubungannya dengan kepala negara maupun keluarganya.
“Oh, itu enggak ada itu,” ujar Bahlil dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (10/6/2025), dikutip dari kanal YouTube KompasTV.
Bahlil juga menambahkan bahwa izin pertambangan di wilayah Raja Ampat sudah diterbitkan jauh sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi, yakni sekitar tahun 2004 dan 2006, ketika regulasi masih berada di bawah kewenangan pemerintah daerah
Meski nama-nama kapal ini menyerupai inisial dan nama Presiden serta istrinya, hingga kini tidak ada bukti yang menunjukkan keterlibatan langsung dari pihak Istana. Pemerintah pun menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk di kawasan strategis seperti Raja Ampat.
Publik diimbau untuk tidak terburu-buru menyimpulkan tanpa dasar yang kuat, sembari menunggu hasil investigasi dan verifikasi lebih lanjut dari otoritas terkait.
