SUBANG, TINTAHIJAU.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terlibat aktif dalam pemantauan kasus perundungan yang diduga terjadi di SMA Binus School Serpong,
Tangerang Selatan, Banten. Kasus ini mengemuka karena melibatkan seorang siswa yang merupakan anak dari artis terkenal, Vincent Rompies.
Dalam upaya memastikan bahwa hak-hak anak, baik korban maupun pelaku, terpenuhi, Kementerian PPPA melakukan langkah-langkah konkret. Mereka turut hadir ketika proses pemeriksaan terhadap saksi yang diduga sebagai pelaku perundungan berlangsung di Polres Tangerang Selatan.
“Atwirlany Ritonga, Plt Asisten Deputi Bidang Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kementerian PPPA, menyatakan, ‘Hari ini kita memantau, mengawasi proses hukum yang berjalan.’ Kami mengapresiasi upaya Polres Tangsel yang telah bekerja maksimal dalam melakukan pemeriksaan terhadap seluruh terduga pelaku perundungan,” ujar Atwirlany seperti dikutip dari laman Kompas.tv, Sabtu (24/2/2024).
Kementerian PPPA juga menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan memastikan bahwa hak-hak terduga pelaku tetap terpenuhi. Mereka memberikan dukungan penuh kepada kepolisian untuk menangani kasus ini secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Menurut informasi dari Polres Metro Tangerang Selatan, kasus perundungan tersebut telah terjadi dua kali dalam kurun waktu satu bulan. Tindakan perundungan dilakukan oleh sebuah geng yang dikenal sebagai “Geng Tai”, yang menyebabkan korban mengalami luka-luka fisik yang cukup serius.
Dalam tanggapannya, Vincent Rompies, ayah dari salah satu korban, mengungkapkan harapannya agar kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dia sedang berusaha membuka komunikasi dengan pihak korban atau pelapor untuk mencari solusi terbaik.
“Saya ingin masalah ini cepat selesai. Saya masih berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor biar semua ini bisa diselesaikan dengan baik-baik,” ujar Vincent Rompies.
Semoga dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian PPPA, kasus perundungan ini dapat diselesaikan dengan adil dan membawa kedamaian bagi semua pihak yang terlibat.
