Kontroversi Bansos Beras: Politik atau Kebutuhan?

SUBANG, TINTAHIJAU.com – Pemberian bantuan sosial (bansos) berupa beras oleh pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi menuai sorotan tajam dari berbagai pihak.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, keputusan untuk melanjutkan program bansos beras ini terkesan seolah disesuaikan dengan agenda politik, khususnya skenario Pilpres 2024 yang mungkin berlangsung dalam dua putaran.

Seperti yang dimuat di laman KOMPAS.com, dikutip Rabu (31/1/2024) Bhima mengungkapkan bahwa kebijakan ini bisa saja memberikan persepsi kepada masyarakat bahwa pemerintah menggunakan bansos sebagai alat untuk mendukung salah satu pasangan calon.

5Khususnya karena penyaluran bansos ini akan bertepatan dengan bulan pemilihan Pilpres 2024, terutama jika Pilpres tersebut memang berlangsung dalam dua putaran sesuai dengan ketentuan bahwa pasangan calon harus meraih lebih dari 50 persen suara untuk memenangkan pemilihan.

Baca Juga:  Inilah Waktu Hitung Cepat Pemilu 2024 Mulai Digulirkan

Selain itu, Bhima juga menyoroti bahwa kebijakan pemberian bansos yang dipolitisasi ini memperkuat pandangan bahwa penyaluran bansos lebih berkaitan dengan kepentingan politik daripada masalah nyata daya beli masyarakat miskin.

Dia menyatakan bahwa pola penyaluran bansos seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau bantuan pangan cenderung memberi kesan bahwa pemerintah berperan sebagai penyedia kebaikan (Sinterklas) yang mendukung salah satu calon.

Terkait dengan kebijakan impor pangan yang terus digenjot oleh pemerintah, terutama beras, Bhima menilai bahwa hal ini bertentangan dengan kebijakan bansos.

Impor seharusnya dapat menurunkan harga pangan, sehingga tidak perlu dilakukan bansos dalam skala besar-besaran. Namun, Bhima menyatakan bahwa politisasi bansos juga rentan membuat bantuan tersebut tidak tepat sasaran dan rentan terhadap praktik korupsi.

Di sisi lain, Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa program bansos beras akan dilanjutkan hingga bulan Juni 2024. Namun, dia menegaskan bahwa kelanjutan program tersebut akan tergantung pada ketersediaan anggaran setelah bulan Juni.

Baca Juga:  PDIP Subang: Ganjar-Mahfud MD Pasangan Ideal Untuk Indonesia Maju, Adil dan Sejahtera

Menanggapi hal ini, Bhima menyatakan bahwa pemberian bansos seharusnya bisa diteruskan hingga bulan Oktober, sejalan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi. Namun, keputusan untuk hanya melanjutkan hingga bulan Juni memberikan anggapan bahwa ada pertimbangan politik yang mendasarinya.

Kontroversi seputar bansos beras ini semakin memperkuat pandangan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal ini cenderung dipengaruhi oleh faktor politik daripada memperhatikan kebutuhan riil masyarakat.

Sebagai bagian dari dinamika politik dan ekonomi di Indonesia, penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi dan mengkritisi setiap kebijakan pemerintah guna memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik semata.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

FOLLOW SOCMED:
FB & IG: TINTAHIJAUcom
IG & YT: TINTAHIJAUcom
E-mail: red.tintahijau@gmail.com