SUMEDANG, TINTAHIJAUCOM – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), KH. Maman Imanulhaq, melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Quran (DQ) di Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Selasa (14/5).
Kunjungan ini dilakukan untuk meninjau langsung dampak kebakaran yang melanda area pesantren sekaligus membahas upaya penataan kawasan serta peningkatan aksesibilitas infrastruktur.
Kedatangan KH. Maman disambut oleh Pimpinan Ponpes DQ KH. Cecep Farhan Mubaroq, serta dihadiri jajaran pejabat setempat, di antaranya Camat Cimalaka Ayuh Hidayat, Kapolsek Cimalaka AKP Muhyidin, Danramil Cimalaka Kapten Rahmat, dan Kepala BPBD Sumedang Atang Sunarya.
Dalam kunjungan tersebut, Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB itu menegaskan pentingnya perbaikan sarana prasarana serta akses jalan menuju pesantren. Ia menilai, keberadaan pesantren sebagai pusat pendidikan dan pemberdayaan masyarakat harus ditopang dengan infrastruktur yang memadai.
“Pesantren adalah pusat pembentukan karakter bangsa. Kami akan perjuangkan agar pembangunan infrastruktur dan akses jalan ke pesantren segera direalisasikan, terlebih pasca-kebakaran yang mengganggu aktivitas santri,” ujar KH. Maman kepada wartawan.
Selain meninjau lokasi terdampak, KH. Maman juga menggelar dialog bersama pengurus pesantren, aparat pemerintahan, serta masyarakat. Ia menyerap aspirasi dan kebutuhan mendesak yang dinilai perlu segera ditindaklanjuti.
Kehadiran tokoh asal Desa Cimalaka tersebut disambut antusias oleh para santri dan warga, yang berharap kunjungan ini menjadi awal dari percepatan pembangunan dan pemulihan fasilitas pesantren.
Dalam kesempatan yang sama, KH. Maman turut menyoroti rencana pembangunan Pasar Cimalaka. Ia menekankan pentingnya pembangunan yang berpihak pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat, termasuk para pedagang, pejalan kaki, dan siswa sekolah yang berada di sekitar pasar.
“Saya dulu bersekolah di SD Negeri 3 Cimalaka. Saya tidak ingin aktivitas belajar anak-anak terganggu oleh kebisingan dan bau sampah dari lokasi pasar sementara. Pembangunan pasar harus memperhatikan aspek lingkungan dan kesepakatan dengan pedagang,” tegasnya.
KH. Maman mendorong pemerintah daerah untuk segera merealisasikan pembangunan pasar permanen yang tertib, bersih, dan ramah lingkungan, agar tidak mengganggu fungsi ruang publik seperti alun-alun dan area sekolah.
