JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Direktur Eksekutif Trias Politica Strategis, Agung Baskoro, menilai peringatan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, terkait netralitas aparatur negara dalam pemilu sebagai sebuah “alarm demokrasi.” Ia menegaskan bahwa pernyataan Megawati layak diapresiasi sebagai langkah penting untuk menjaga integritas pesta demokrasi di Indonesia.
Pilkada Serentak 2024: Pentingnya Asas Luber dan Jurdil
Agung mengingatkan bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2024 yang berlangsung bulan ini harus sesuai dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur dan adil (jurdil). Dalam wawancara di program “Kompas Petang” Kompas TV pada Kamis (21/11/2024), Agung menyebutkan bahwa persaingan pilkada di beberapa daerah, seperti Jakarta dan Jawa Tengah, sangat kompetitif, khususnya antara pasangan calon dari PDI-P dan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus).
“Saya kira ini menjadi arahan penting dari Bu Mega untuk memastikan kompetisi elektoral di daerah-daerah tersebut, serta tempat lainnya, berjalan sesuai prinsip jurdil dan luber,” ujar Agung.
Peran Bawaslu, Polri, dan TNI
Agung menegaskan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus aktif dalam memantau proses pilkada agar tetap sesuai dengan aturan. Selain itu, Polri dan TNI juga memiliki tugas penting untuk menjaga netralitas selama proses pemilu berlangsung.
Menurut Agung, para pimpinan Polri dan TNI harus turun langsung ke lapangan guna memastikan anggotanya tidak melanggar prinsip netralitas. “Kalau pimpinannya intensif melakukan pengawasan, memastikan tidak ada celah, maka semuanya bisa berlangsung sesuai harapan kita, jurdil dan luber,” tambahnya.
Pesan Megawati untuk Aparatur Negara dan Rakyat
Dalam sebuah pesan video, Megawati Soekarnoputri mengingatkan pentingnya netralitas aparatur negara di semua tingkatan. Ia juga menyerukan kepada rakyat Indonesia agar berani menolak iming-iming bantuan dari penguasa yang dapat merusak proses demokrasi.
“Mari kita belajar dari rakyat Ghana di Benua Afrika. Mereka punya keberanian untuk menolak berbagai bujuk rayu kekuasaan,” ujar Megawati. Ia mengutip contoh rakyat Ghana yang menolak bantuan sembako gratis dan memilih meminta pendidikan, sistem kesehatan yang lebih baik, serta pekerjaan sebagai kebutuhan utama mereka.
Pernyataan Megawati ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi semua pihak untuk menjaga integritas demokrasi Indonesia, khususnya dalam menghadapi pilkada serentak yang menjadi momentum penting dalam perjalanan politik bangsa.
