SUBANG, TINTAHIJAU.com – Pembagian bantuan sosial dari pemerintah kerap menimbulkan masalah. Sebab masih banyak warga yang berhak menerima justru tak kebagian. Sebaliknya, mereka yang berkecukupan justru dapat.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Kang Dedi Mulyadi (KDM) mengatakan, selama ia berkeliling Jawa Barat kerap mendapat laporan pembagian bantuan sosial tak merata. Bahkan satu warga bisa mendapat banyak jenis bantuan.
“Yang menerima PKH itu orangnya, bantuan pangan non tunai itu juga, El Nino itu juga, kerawanan pangan itu-itu juga yang menerima,” ucap KDM.
Untuk itu ke depan data penerima bantuan harus segera dibenahi. Pendataan, kata KDM, harus melibatkan RT, RW hingga pihak desa yang tahu kondisi sebenarnya di lapangan.
Jangan sampai, kata KDM, data yang digunakan bersumber dari pendataan BPS yang dilakukan pada empat tahun lalu.
“Akhirnya orang yang sudah meninggal masih mendapat bantuan. Sementara yang berhak, janda tua, tidak dapat apa-apa. Maka ini harus dibenahi,” ucapnya.
KDM mengungkapkan setelah Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden maka akan ada Menteri Sosial baru. Begitupun data penerima bantuan akan langsung dibenahi.
“Pak Prabowo jadi presiden Menteri Sosial-nya baru, data penerima bantuan akan disempurnakan, agar bantuan jatuh kepada yang berhak dan semua mendapat kebahagiaan,” ujarnya.
Menurutnya nanti yang masih bisa bekerja apalagi muda tidak akan mendapatkan bantuan sosial. Bantuan akan dialihkan pada mendorong fasilitas infrastruktur, pembukaan lapangan kerja hingga penyediaan transportasi gratis.
Salah satu yang sedang disiapkan adalah program angkutan gratis bagi anak sekolah, pekerja/buruh dan UMKM. Nantinya bus mikro dan angkot akan digratiskan sehingga mereka tak perlu mengeluarkan ongkos untuk ke sekolah, tempat kerja atau pasar.
“Sehingga uang ongkos itu bisa untuk kepentingan lain, nabung di rumahnya. Itulah yang Pak Prabowo sampaikan dalam berbagai kesempatan,” pungkas Kang Dedi Mulyadi.
