SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Pelaksanaan Pemilu 2024 sudah dilaksanakan. Giliran Pj Bupati Subang Imran diminta kembali fokus menjalankan tugasnya mengekekusi program Pemkab.
Ketua LSM Bhineka Subang, Endang Supriadi menegaskan setidaknya ada tiga poin yang harus segera dilakukan oleh Pj Bupati. Endang menyebut pembenahan birokrasi, peningkatan infrastruktur dan menekan inflasi
“yang sifatnya urgen itu ya pertama yang perlu dianalisa itu adalah tentang tatanan birokrasi gitu ya, menempatkan para pejabat itu sesuai dengan tupoksinya atau keahlian yang dia miliki itu yang paling vital,” kata Endang.
Ketua Peradi Subang itu menegaskan dirinya menduga dalam rotasi mutasi pejabat masih ada praktek unsur kedekatan dan ‘mahar’. Karenanya, dia mendorong merit sistem atau meritokrasi itu betul-betul diterapkan dan mengoptimalkan peran Baperjakat.
“Yang kedua tentu yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan masyarakat contohnya infrastruktur. Jadi kalau saya analisa, jalan yang bagus ini hanya di Subang, tapi ketika masuk ke lorong desa, jadi masih banyak jalan yang harusnya kewenangan Pemda itu masih kurang bagus,” tandasnya
Selain dilakukan peningkatan kualitas jalan, Endang juga mendorong pihak ketigas terkait pemeliharaan jalan selama masa kontrak.
Masalah ketiga adalah terkait inflasi yang menempatkan Kabupaten Subang berada di posisi tertinggi di Jawa Barat. Endang melihat, masalah ini perlu dilakukan secara sistemais dan terkonsep.
Dia menyebut, masalah ketersediaan Pupuk di lapangan, tidak sedikit petani yang mengaku kelangkaan dan harganya mahal.
Di bagian lain, Endang menyebutkan, selama ini Pj Bupati sibuk dengan ‘safari’ atau berkeliling ke sejumlah daerah atau lembaga. Dia meminta, agenda safari ini dikurangi dan segera membangun optimisme warga lewat kebijakan dan komitmen membangun daerah
“Sejak dia dilantik sampai hari ini yang saya amati masih keliling-keliling pendekatan kemasyarakatan. Okelah sekarang Pilpres sudah selesai ya, jadi Pj Bupati ini harus sudah fokus tentang infrastruktur yang kedua tadi soal harga beras ini juga kan memang perlu adanya intervensi pemerintah daerah Apakah mahalnya beras itu hanya lokal di Subang saja atau sifatnya nasional,” paparnya
