BANDUNG, TINTAHIJAU.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui telah membahas kemungkinan pelepasan saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut dipertimbangkan sebagai upaya mempercepat pengembangan bandara internasional yang berlokasi di Kabupaten Majalengka itu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan pengembangan BIJB Kertajati membutuhkan waktu yang cukup panjang jika hanya mengandalkan pemerintah daerah. Karena itu, Pemprov Jabar membuka opsi menyerahkan sebagian saham kepada pemerintah pusat melalui skema tukar guling.
“Karena temponya cukup panjang, Pak Gubernur kemudian berpikir salah satu alternatif untuk mempercepat pengembangan tujuan dari pembangunan Kertajati adalah memberikan pelimpahan dari provinsi ke pusat,” ujar Dedi, Senin (13/1).
Saat ini, Pemprov Jawa Barat tercatat sebagai pemegang saham mayoritas BIJB Kertajati dengan porsi kepemilikan sekitar 70 persen. Dalam skema yang tengah dibahas, mayoritas saham tersebut berpotensi dilepas dan dialihkan kepada pemerintah pusat.
Menurut Dedi, tukar guling saham dimungkinkan dengan kepemilikan aset lain, salah satunya Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung. “Diganti atau dilepas, dengan harapan mungkin Husein. Provinsi bisa sahamnya disimpan di Husein,” katanya.
Ia menambahkan, rencana pelepasan saham BIJB Kertajati tidak dilakukan dalam waktu dekat. Pemprov Jabar masih mengalokasikan dukungan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar untuk operasional BIJB pada APBD 2026. Pengalihan saham baru diproyeksikan berlangsung pada 2027.
“Sudah dialokasikan dalam APBD. Dua tahun ke depan kita sudah mempersiapkan tukar guling. Minimal dalam konteks saham,” jelasnya.
Meski demikian, Pemprov Jabar menegaskan komitmennya untuk tetap mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Kertajati dan sekitarnya. Menurut Dedi, perubahan skema kepemilikan tidak akan menghambat tujuan awal pembangunan bandara tersebut.
“Harapannya, semua saham di Kertajati diserahkan ke pusat sehingga pengelolaannya lebih optimal, mulai dari pelayanan, penerbangan, hingga pengembangan kawasan,” ujarnya.
Data Dinas Perhubungan Jawa Barat menunjukkan jumlah penumpang penerbangan domestik dari BIJB Kertajati pada November 2025 tercatat sebanyak 462 orang, turun sekitar 3,75 persen dibandingkan Oktober 2025. Sementara penerbangan internasional juga mengalami penurunan secara tahunan (year on year), dengan Kertajati saat ini hanya melayani rute ke Singapura dan Malaysia.
Pemprov Jabar berharap, dengan keterlibatan penuh pemerintah pusat, Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati dapat berkembang lebih cepat dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi regional di wilayah Ciayumajakuning.
