SUBANG, TINTAHIJAU.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah mengingatkan sejumlah pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah, untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan banjir saat pemungutan suara Pemilu.
Hal ini menjadi penting mengingat prakiraan cuaca dari BMKG yang menyatakan adanya potensi hujan intensitas sedang hingga lebat di wilayah tersebut.
Pada tanggal 13 Februari 2024, sebanyak 10 desa di Kabupaten Demak masih terendam banjir, yang disebabkan oleh jebolnya tanggul Sungai Wulan pada tanggal 8 Februari 2024. Akibatnya, pemungutan suara di 114 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di wilayah tersebut harus ditunda.
Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, Handi Tri Ujiono, menyatakan bahwa pemungutan suara susulan di 10 desa tersebut paling lambat akan dilakukan 10 hari setelah tanggal 14 Februari 2024. Namun, hal ini tergantung pada perkembangan situasi, termasuk tingkat air yang surut dan kesiapan infrastruktur.
Sementara itu, warga yang terdampak banjir di Kabupaten Demak mengungsi, meninggalkan rumah dan harta benda mereka. Hal ini menyebabkan kerentanan politik warga terhadap manipulasi dan intimidasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Meskipun demikian, penundaan pemungutan suara ini merupakan langkah pertama dalam sejarah pemilu setelah reformasi di Indonesia. Keputusan ini diambil demi keselamatan dan hak demokrasi warga.
Namun, penundaan tersebut juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait logistik dan keberadaan para petugas KPPS yang terdampak banjir.
KPU Provinsi Jawa Tengah tengah berupaya memastikan bahwa pemilih yang terkena dampak banjir tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan memberikan pelayanan terbaik.
Untuk mencegah kemungkinan bencana serupa di masa depan, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, BNPB, BMKG, dan instansi terkait lainnya.
Langkah-langkah mitigasi dan persiapan yang matang harus dilakukan agar pemilu dapat berlangsung lancar meskipun dihadapkan dengan ancaman banjir dan bencana alam lainnya.
Dengan demikian, keselamatan dan hak demokrasi warga dapat tetap terjaga, dan pemilu dapat berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kuat.
