BANDUNG, TINTAHIJAU.com — Hasil loading test di bawah kapasitas disebut Pemerintah Kota Bandung sebagai dasar pembongkaran Teras Cihampelas. Hal ini pun menuai sorotan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandung, Radea Respati, Kamis (9/1).
Radea menilai, bahwa struktur bangunan tersebut justru menimbulkan persoalan yang lebih mendasar, yakni proses pembangunan sejak awal. Apabila benar terdapat fakta dan data bahwa struktur bangunan tidak memenuhi kapasitas sebagaimana disampaikan Wali Kota Bandung, maka yang seharusnya dikaji dan diusut adalah pembangunan Teras Cihampelas dilakukan pada periode kepemimpinan mana.
“Pertanyaannya sederhana. Apakah sejak awal ada pelanggaran spesifikasi, underspec, atau ketidaksesuaian dengan kriteria teknis? Kalau iya, ini bukan sekadar soal kapasitas, tapi soal tanggung jawab pembangunan,” ujar Radea.
Menurutnya, pembangunan bersifat berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu periode kepemimpinan. Karena itu, setiap proyek harus dapat dipertanggungjawabkan kapan pun, termasuk ketika muncul persoalan teknis di kemudian hari.
Radea juga mengkritik sikap pemerintah yang dinilai terkesan melempar tanggung jawab dengan menyalahkan persoalan administrasi seperti Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), maupun hasil loading test yang ukurannya dinilai tidak dijelaskan secara terbuka ke publik.
“Kalau langsung menyalahkaan kapasitas tanpa upaya revitalisasi maksimal, ini berbahaya. Bisa menimbulkan persepsi buruk, bahkan dugaan KKN dalam proses pembangunannya,” katanya.
Menurutnya, pemerintah seharusnya bersikap lebih jujur dengan mengakui keterbatasan dalam mengelola dan memaksimalkan fungsi Teras Cihampelas. Apabila bangunan dinilai tidak lagi bermanfaat atau tidak dapat digunakan, maka mekanisme yang tepat adalah melalui pengelolaan barang milik daerah (BMD), dengan pengajuan pemusnahan secara resmi kepada wali kota sebagai penguasa BMD.
“Bukan dengan narasi seolah-olah bangunan ini gagal semata karena loading test,” tegasnya.
Radea bahkan menilai Teras Cihampelas masih memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan, salah satunya sebagai museum tematik. Ia mencontohkan pemanfaatan bangunan tersebut sebagai museum, seperti pameran bertema sejarah atau religi yang pernah digelar sebelumnya.
“Tidak perlu kapasitas besar. Pengunjung bisa berjarak dari lantai sampai akhir, dikelola Disbudpar. Bandung justru bisa punya museum modern di ruang publik,” katanya.
Ia berharap Pemkot Bandung tidak terburu-buru mengambil langkah pembongkaran tanpa kajian menyeluruh dan transparan, serta tidak menutup ruang evaluasi terhadap proses pembangunan di masa lalu.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bandung memang tengah mempertimbangkan untuk membongkar parsial Teras Cihampelas dan merevitalisasinya. Tak hanya itu, Gubernur Jawa Barat, Deddi Mulyadi juga menyarankan agar Teras Cihampelas dibongkar.
