JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer kembali menjadi sorotan publik usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pria yang akrab disapa Noel itu diduga terlibat dalam kasus pemerasan perusahaan yang hendak mengurus sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
OTT tersebut menambah panjang daftar kontroversi yang pernah melibatkan Noel, baik dalam kiprahnya sebagai aktivis, politisi, maupun pejabat negara.
Terseret OTT KPK
Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Noel saat ini masih dalam proses di KPK. Selain Noel, lembaga antirasuah juga mengamankan belasan orang, termasuk pejabat eselon II Kementerian Ketenagakerjaan. KPK akan segera mengumumkan status hukum Noel terkait perkara ini.
Pernah Dilaporkan Alumni 212
Kontroversi Noel di ranah politik bukan hal baru. Pada 2019, ia dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh perwakilan Alumni 212. Saat itu, Noel yang menjabat Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan) dituduh menghina peserta aksi 212 karena menyebut mereka sebagai “penghamba uang.”
Sekretaris Jenderal Koordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi), Novel Bamukmin, menyebut pernyataan tersebut merendahkan martabat umat. Laporan ini menjadi salah satu polemik awal yang menyeret nama Noel di panggung politik nasional.
Membela Munarman FPI
Pada 2022, Noel kembali memicu polemik setelah hadir sebagai saksi meringankan dalam sidang terorisme Munarman, mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI).
Meski posisi Munarman berseberangan dengan pemerintah, Noel menegaskan kesaksiannya adalah bentuk keyakinan pribadi. Ia bahkan menyebut tuduhan terhadap Munarman sebagai “salah dan menyesatkan.” Sikap ini menimbulkan reaksi keras, terutama karena Noel saat itu juga menjabat Komisaris Utama PT Mega Eltra, anak usaha PT Pupuk Indonesia. Tak lama setelah kesaksiannya, ia dicopot dari jabatan tersebut oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
Dinamika Dukungan Politik
Immanuel Ebenezer dikenal sebagai tokoh relawan politik yang kerap membentuk organisasi dengan embel-embel “mania.” Ia mendirikan Jokowi Mania untuk mendukung pasangan Jokowi–Ma’ruf pada Pilpres 2019.
Namun kiprahnya tidak berhenti di sana. Ia kemudian menggagas Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) untuk mengusung Ganjar sebagai calon presiden. Akan tetapi, pada 2023 Noel membubarkan GP Mania dan menarik dukungan. Ia justru berbalik arah mendukung Prabowo Subianto, yang akhirnya menang Pilpres 2024.
Pasca kemenangan Prabowo, Noel mendapat posisi strategis sebagai Wamenaker. Pergeseran sikap politik ini menambah catatan kontroversial dalam perjalanan kariernya.
Komentar dan Janji yang Menimbulkan Polemik
Selain sikap politiknya, Noel juga beberapa kali melontarkan pernyataan yang memantik kritik publik:
- Janji 19 Juta Lapangan Kerja
Noel menyebut kondisi global membuat janji penciptaan 19 juta lapangan kerja sulit terwujud. Ucapannya dianggap melemahkan komitmen politik Prabowo-Gibran. - Siap Dicopot Demi Buruh Sritex
Menyikapi PHK massal 50 ribu buruh Sritex, Noel menyatakan rela kehilangan jabatan demi memperjuangkan hak pekerja. Pernyataan ini dipandang sebagian pihak sebagai populis dan kontradiktif dengan kebijakan pemerintah. - Tagar #KaburAjaDulu
Pada Februari 2025, menanggapi keresahan publik soal sulitnya mencari kerja, Noel menyebut warga Indonesia tidak masalah jika memilih bekerja di luar negeri, bahkan “kalau perlu jangan balik.” Ucapan ini memicu kemarahan warganet karena dianggap meremehkan masalah serius tenaga kerja dalam negeri. - Janji untuk Ojol
Saat menemui pengemudi ojek online yang berunjuk rasa, Noel berjanji akan memperjuangkan regulasi agar status mereka diakui sebagai pekerja, bukan sekadar mitra. Janji ini menuai apresiasi, namun hingga kini belum terealisasi.
Immanuel Ebenezer adalah figur politik yang kariernya penuh dengan dinamika dan kontroversi. Dari aktivis relawan, komisaris BUMN, hingga Wamenaker, langkah-langkahnya kerap mengundang pro-kontra. OTT KPK yang menjeratnya kini menjadi ujian terbesar dalam perjalanan politiknya.
Apakah Noel akan mampu bertahan dari badai kontroversi ini, atau justru namanya akan tercatat sebagai salah satu pejabat yang tumbang akibat jeratan hukum, masih menunggu kepastian dari proses hukum yang berjalan.
