BANDUNG, TINTAHIJAU.com — Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan menambah jumlah siswa dalam satu rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri dari 36 menjadi 50 orang mendapat penolakan keras dari Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat. FKSS menilai kebijakan ini dapat menurunkan mutu pendidikan dan memperparah kondisi sekolah swasta yang kini tengah kekurangan murid.
Ketua FKSS Jabar, Ade Hendriana, menyatakan bahwa penambahan kuota rombel ini berpotensi berdampak negatif, seperti menurunnya kualitas proses belajar mengajar, berkurangnya jam mengajar bagi guru bersertifikasi, hingga potensi penutupan sekolah swasta akibat minimnya pendaftar. “Jika kuota sekolah negeri ditambah menjadi 50 siswa per rombel, mutu pendidikan terancam, guru kekurangan jam mengajar, dan banyak sekolah swasta berpotensi tutup,” ujar Ade, Senin (30/6/2025).
Ade mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, minat masyarakat terhadap sekolah swasta terbilang rendah. Data hingga 24 Juni 2025 menunjukkan rata-rata keterisian bangku di sekolah swasta baru mencapai 30 persen. Ia juga menilai Pemprov Jabar tidak memperhatikan ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 yang mensyaratkan tersedianya sarana dan prasarana memadai sebelum menambah kapasitas rombel. “Ruang Kelas Baru (RKB) saja baru akan dibangun Juli–Agustus tahun ini. Lalu, siswa mau belajar di mana?” tegasnya.
FKSS Jabar menyatakan akan menyampaikan penolakan secara resmi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ade menuturkan bahwa komunikasi via WhatsApp sudah dilakukan kepada Mendikdasmen dan Wamendikdasmen, dan dalam waktu dekat FKSS akan mengirim surat resmi terkait hal ini. Ia juga menekankan pentingnya keadilan antara sekolah negeri dan swasta dalam kebijakan pendidikan di Jawa Barat agar tidak merugikan ekosistem pendidikan secara keseluruhan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menjelaskan bahwa rencana penambahan rombel bertujuan untuk menampung lebih banyak siswa di sekolah negeri. “Kami ingin memaksimalkan layanan pendidikan. Banyak anak-anak yang belum tertampung, jadi kita perlu menyediakan lebih banyak tempat di sekolah negeri,” katanya. Meski demikian, Purwanto tetap meyakini sekolah swasta akan mampu bertahan dengan meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. “Perbaiki saja layanannya agar masyarakat tetap tertarik menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta,” tutupnya.
