SUBANG, TINTAHIJAU.COM — Setiap tahun, sekitar 4.000 warga Kabupaten Subang memilih bekerja ke luar negeri. Fenomena ini bukan sekadar soal mimpi meraih penghasilan lebih besar, tetapi juga cermin persoalan serius dunia ketenagakerjaan di daerah.
Minimnya lapangan pekerjaan lokal, ditambah praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pencarian kerja, mendorong warga Subang mengambil jalan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Bekerja ke luar negeri dinilai lebih pasti ketimbang bertahan dalam ketidakjelasan di kampung halaman.
Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang menunjukkan, pada tahun 2025 tercatat 2.470 warga Subang berangkat ke luar negeri. Negara tujuan yang paling diminati masih didominasi Hong Kong dan Taiwan.
Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans Subang, Dedi, menyebut sebagian besar PMI asal Subang bekerja di sektor informal.
“Setiap tahun sekitar 4.000-an warga Subang berangkat menjadi TKI. Profesi yang paling diminati ART dan perawat lansia,” kata Ded
Menurut Dedi, tingginya minat bekerja ke luar negeri tidak lepas dari faktor penghasilan. Rata-rata PMI memperoleh gaji Rp6 juta hingga Rp10 juta per bulan, jauh di atas upah yang tersedia di dalam negeri.
Namun, di balik angka keberangkatan yang tinggi, risiko yang dihadapi PMI juga tidak kecil. Sepanjang 2025, Disnakertrans Subang menangani 32 PMI bermasalah di luar negeri.
Empat di antaranya dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia, sementara lainnya mengalami sakit, stres berat, hingga persoalan status keberangkatan non-prosedural.
“Kasus yang kami tangani masih didominasi PMI tanpa dokumen resmi, meskipun ada juga yang legal,” kata Dedi, Kamis (8/1/2026).
Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya arus migrasi tenaga kerja belum sepenuhnya diiringi dengan perlindungan maksimal. PMI ilegal menjadi kelompok paling rentan mengalami eksploitasi dan kesulitan hukum di negara tujuan.
Di sisi lain, keinginan warga Subang untuk bekerja ke luar negeri tak surut. Mira (24), calon PMI asal Kecamatan Binong, mengaku siap berangkat ke Hong Kong sebagai ART pada 2026 melalui jalur resmi.
“Dokumen sudah beres, tinggal nunggu panggilan,” katanya.
