SUBANG, TINTAHIJAU.com – Wacana hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang digulirkan sejumlah politisi masih menjadi perdebatan. Lalu apa komentar Kang Dedi Mulyadi (KDM) terkait hal tersebut?
Menurut KDM, Pemilu 2024 terdiri dari pemilihan Capres-Cawapres, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Semuanya menjadi satu kesatuan dalam hajat rakyat yang dilakukan pencoblosan pada Rabu 14 Februari 2024 lalu.
“Artinya itu satu kesatuan. Kemudian ketika di situ berbicara kecurangan, maka curangnya yang mana dan di mana? Karena kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu,” ujar KDM.
Kemudian terkait dugaan penggunaan dana bansos untuk kepentingan politik, KDM menjelaskan bahwa dari mulai DPRD kabupaten/kota hingga DPR RI memiliki dana aspirasi yang bersumber dari keuangan negara untuk disalurkan kepada rakyat.
Mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI itu mengatakan, hampir semua anggota legislatif mensosialisasikan dan menjadikan aspirasi tersebut sebagai sarana menarik simpati publik agar dipilih kembali.
“Ada yang bentuk infrastruktur bantuan jalan, bantuan obat-obatan, alat mesin pertanian, sembako, sabun, susu, tergantung di mana dia berada dan komisi apa,” ucapnya.
Termasuk, kata KDM, adalah sejumlah sembako yang ditebar menjelang pemilu oleh para Anggota DPR RI hingga Tingkat DPRD Kabupaten/Kota. Sembako tersebut ada yang menggunakan dana pribadi dan banyak juga yang bersumber dari keuangan negara.
“Nah kalau ada pansus angket berarti itu merupakan objek yang juga harus diselidiki. Berarti para anggota pansus akan menyelidiki dirinya sendiri,” kata pria yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu.
Kang Dedi Mulyadi menuturkan yang saat ini diinginkan rakyat adalah bisa hidup tentram terlebih dalam hitungan hari akan memasuki Bulan Ramadan.
“Rakyat hari ini dalam keadaan tentram, tenang, mereka berharap bisa memasuki Ramadan dengan keadaan khusyuk dan punya rezeki untuk menjalankan ibadah saum dan lebarannya,” ucap KDM.
