Majalengka, TINTAHIJAU.COM – Rektor Universitas Majalengka (UNMA), Dr. H. Otong Syuhada, menegaskan bahwa wacana masuknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke lingkungan kampus bukan menjadi kewenangan pihak rektorat.
Hal itu disampaikan Otong saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/5/2026). Menurutnya, keputusan terkait kebijakan strategis tersebut sepenuhnya berada di tangan Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Majalengka (YPPM) sebagai pemilik lembaga.
“Kalau itu lebih pada kewenangan Yayasan. UNMA ini kan sebuah unit, bisa dikatakan unit usaha. Pemiliknya adalah Yayasan, sehingga kebijakan yang bersifat umum kami mengikuti keputusan Yayasan,” ujar Otong.
Ia juga menegaskan bahwa dalam regulasi pendidikan tinggi swasta, yayasan memiliki otoritas utama dalam menentukan arah kebijakan, sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang yayasan.
Sementara itu, Ketua Pengurus YPPM Universitas Majalengka, Komjen Pol (Purn) Nanan Soekarna, menyampaikan pandangannya terkait program MBG, termasuk kemungkinan pelaksanaannya di lingkungan kampus.
Menurutnya, program MBG merupakan langkah positif pemerintah untuk kepentingan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi anak. Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak bergeser menjadi proyek yang berorientasi keuntungan.
“Kalau itu program untuk masyarakat, bangsa, dan negara, saya dukung. Tapi kalau berubah jadi proyek yang mencari keuntungan, itu yang jadi masalah,” tegas Nanan.
Ia menilai, idealnya program pemerintah seperti MBG dijalankan dengan semangat gotong royong, bahkan jika perlu tanpa orientasi profit.
“Kalau saya, justru pengusaha harus siap merugi untuk mendukung program pemerintah. Uang Rp15.000 itu harus sampai utuh ke anak-anak. Kalau ada keuntungan besar, itu berarti sudah bergeser jadi proyek,” ujarnya.
Nanan juga menegaskan bahwa pihaknya masih akan mempertimbangkan secara matang sebelum mengambil keputusan terkait keterlibatan kampus dalam program tersebut.
“Intinya kembali ke tadi, ini program atau proyek. Kalau program untuk kesejahteraan masyarakat, tentu kita dukung. Tapi kalau ada unsur keuntungan, saya cenderung menolak,” katanya.
Wacana keterlibatan kampus dalam program MBG sendiri mulai mencuat seiring rencana pemerintah memperluas pelaksanaan program tersebut ke berbagai sektor, termasuk perguruan tinggi. Namun hingga kini, sikap resmi UNMA masih menunggu kajian dan keputusan dari pihak yayasan.
