NEW YORK, TINTAHIJAU.com — Upaya komunitas internasional untuk meredakan ketegangan di kawasan Selat Hormuz kembali menemui hambatan serius setelah Rusia dan China menggunakan hak veto terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan United Nations Security Council. Resolusi tersebut sejatinya ditujukan untuk membuka kembali jalur strategis tersebut yang memiliki peran vital bagi distribusi energi dunia.
Kebuntuan ini terjadi hanya beberapa jam sebelum batas waktu ultimatum yang diberikan oleh Presiden Donald Trump kepada Iran berakhir. Situasi ini semakin mempertegas ketegangan geopolitik yang tengah memuncak di kawasan tersebut.
Rancangan resolusi yang dibahas sebelumnya telah melalui sejumlah revisi guna mengakomodasi keberatan dari berbagai negara besar. Meski demikian, upaya kompromi tersebut belum mampu menghindarkan dokumen itu dari penolakan Rusia dan China.
Berdasarkan laporan Associated Press, dalam pemungutan suara yang digelar Selasa (7/4/2026), sebanyak 11 anggota Dewan Keamanan mendukung resolusi tersebut. Namun, Rusia dan China memilih menolak, sementara dua negara lainnya abstain. Hasil ini mencerminkan adanya perpecahan tajam di antara kekuatan global dalam merespons konflik antara Iran dan Amerika Serikat.
Resolusi tersebut berfokus pada upaya menjamin keamanan navigasi di Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Dalam draf akhirnya, resolusi hanya “mendorong” negara-negara untuk berkoordinasi menjaga keamanan pelayaran secara defensif, termasuk pengawalan kapal dagang dan pencegahan gangguan terhadap lalu lintas internasional.
Sebelumnya, rancangan resolusi sempat memuat frasa “all necessary means” atau segala cara yang diperlukan, yang membuka peluang penggunaan kekuatan militer. Namun, setelah mendapat penolakan dari sejumlah negara termasuk Rusia, China, dan Prancis, frasa tersebut dihapus dan diganti dengan pendekatan yang lebih terbatas. Bahkan, versi final tidak lagi memberikan otorisasi langsung dari Dewan Keamanan, melainkan sekadar seruan koordinasi.
Dalam pernyataannya di PBB, perwakilan Rusia dan China menilai eskalasi konflik saat ini merupakan dampak dari aksi militer Amerika Serikat dan Israel. Keduanya menegaskan bahwa prioritas utama adalah menghentikan operasi militer, bukan meningkatkan tekanan terhadap Iran.
Perbedaan pandangan ini semakin memperjelas jurang pendekatan antara blok Barat dan kekuatan Timur dalam menangani krisis global. Di sisi lain, Presiden Trump sebelumnya telah mengeluarkan ultimatum kepada Iran agar membuka Selat Hormuz, disertai ancaman serangan besar terhadap infrastruktur negara tersebut jika tuntutan tidak dipenuhi.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur utama distribusi energi global. Gangguan di kawasan ini telah memicu lonjakan harga minyak serta meningkatkan ketidakpastian di pasar internasional. Negara-negara Teluk, termasuk Bahrain sebagai pengusul resolusi, memandang kondisi ini sebagai ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan kawasan.
Gagalnya pengesahan resolusi ini kembali menunjukkan keterbatasan peran PBB dalam menangani konflik besar, terutama ketika kepentingan negara-negara besar saling berbenturan. Tanpa adanya kesepakatan di tingkat global, risiko eskalasi konflik kian meningkat, sementara ruang diplomasi semakin menyempit.
