JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menunjukkan komitmen mereka dalam menjalankan usaha pertambangan setelah mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya, usai pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, 22 Agustus 2024.
Gus Yahya menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Jokowi atas pemberian konsesi yang memungkinkan organisasi ini untuk segera memulai kegiatan pertambangan di lokasi yang telah ditentukan. “Kami sampaikan terima kasih ke Presiden telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP,” ujar Gus Yahya. “Sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan.”
Menurut Gus Yahya, lokasi konsesi tambang tersebut berada di Kalimantan Timur, tepatnya di bekas area tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC). Luas lahan konsesi yang diberikan mencapai 26.000 hektare. Namun, ia menjelaskan bahwa baru sebagian kecil dari lahan tersebut yang telah dieksplorasi, sehingga belum dapat dipastikan berapa besar produksi batu bara yang akan dihasilkan.
Saat ditanya mengenai kapan produksi di lahan tambang tersebut akan dimulai, Gus Yahya optimis bahwa kegiatan pertambangan dapat segera berjalan. “Segera. Mudah-mudahan Januari 2025,” katanya.
Selain fokus pada sektor pertambangan, PBNU juga tengah membahas peluang investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Gus Yahya mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan niat kepada Presiden Jokowi untuk berinvestasi dalam bentuk pembelian tanah di IKN. “Kami juga sampaikan (ke Jokowi, -red) bahwa ingin juga ikut berinvestasi, kami ingin beli tanah di IKN,” jelasnya.
Sebelumnya, pemerintah telah memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.
Peraturan ini merupakan perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Sejauh ini, selain NU, Muhammadiyah juga termasuk ormas yang menerima dan menyatakan kesiapan untuk mengelola tambang.
