SUBANG, TINTAHIJAU.com – Sebuah informasi viral tengah menjadi sorotan publik terkait serangan siber yang melibatkan ancaman terhadap keamanan data pemilih di Indonesia.
Seorang pelaku siber yang disebut “Jimbo” dikabarkan berhasil membobol data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kemudian menjualnya secara daring. Kasus ini mengundang perhatian pihak berwenang, dan KPU telah mengambil langkah-langkah koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menanggapi kejadian ini.
Informasi ini pertama kali mencuat melalui seorang pengguna media sosial dengan akun “X”, yang mengungkapkan dalam cuitannya bahwa seorang threat actor bernama Jimbo tengah menjual data pemilih dari KPU dengan harga 2 Bitcoin (BTC). Dalam konteks nilai mata uang lokal, 1 BTC setara dengan Rp 571.559.477.
Data yang dijual oleh Jimbo mencakup informasi dari dua ratus juta lebih data personel, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK), nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), Tempat Pemungutan Suara (TPS), e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data ini juga melibatkan informasi dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.
Menanggapi hal ini, KPU segera berkoordinasi dengan BSSN untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Betty Epsilon Idroos, Anggota KPU RI, mengungkapkan bahwa proses penelusuran terhadap kebocoran data masih dalam tahap pelaksanaan.
“Saat ini, kita meminta bantuan dari satgas cyber, BSSN yang sedang bekerja di Mabes. Koordinasi telah dilakukan, dan sedang dilakukan pengecekan bersama,” ujar Betty Epsilon Idroos di KPU, Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Selasa (28/11) lalu.
Meski KPU menyatakan telah mengetahui adanya kebocoran data, Betty belum dapat memastikan apakah data tersebut berasal dari gudang data lembaga penyelenggara Pemilu atau dari sumber lain.
“Kami sedang melakukan pengecekan terhadap data yang ada, bagaimana bentuknya, dan dari mana asalnya. Semua masih dalam proses penelusuran,” jelasnya.
Keprihatinan terhadap keamanan data pribadi dan sensitif dari jutaan warga Indonesia menjadi sorotan dalam konteks ini. Peran BSSN diharapkan dapat membantu mengidentifikasi dan menanggapi ancaman siber semacam ini dengan cepat dan efektif guna melindungi keamanan data nasional.
Masyarakat pun diingatkan untuk tetap waspada terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi mereka dan menjaga keamanan di dunia maya.
