SUBANG, TINTAHIJAU.COM — Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Subang, H. Zainal Mufid, melayangkan keprihatinan mendalam atas masih belum meratanya fasilitas pendidikan menengah di wilayahnya.
Hingga kini, sebanyak 12 kecamatan di Subang belum memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri, kondisi yang dinilai berdampak langsung pada melonjaknya angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
“Meskipun pengelolaan SMA berada di bawah kewenangan provinsi, kami di DPRD Kabupaten Subang tidak akan tinggal diam. Ada tanggung jawab moral dan politik yang harus kami pikul, karena dampaknya nyata: banyak anak akhirnya tidak melanjutkan sekolah,” tegas Zainal, Senin (16/6).
Saat ini, siswa dari 12 kecamatan tersebut hanya mengandalkan sekolah penyangga, SMA Negeri terdekat, dengan kuota maksimal 48 kursi per kecamatan. Sistem zonasi justru membuat banyak calon siswa Subang tersisih karena jarak, ditambah keterbatasan ekonomi untuk menempuh pendidikan di wilayah lain.
“Anak-anak itu gugur sebelum bertanding. Zonasi idealnya untuk pemerataan, tapi kalau sekolahnya belum merata, prinsip keadilan justru balik menikam,” kata Zainal.
Komisi IV mencatat, Data Dashboard ATS 2024 menunjukkan sedikitnya 21 ribu anak usia 7–18 tahun di Subang tidak bersekolah, mayoritas remaja setingkat SMA yang tinggal di pelosok. Tren ini meningkat dalam beberapa tahun terakhir dan diperkirakan akan memburuk bila tak ada langkah cepat.
“Ini bukan sekadar angka di lembar kertas, ini potret masa depan Subang yang perlahan kita abaikan. Kalau bonus demografi datang sementara generasi mudanya tertinggal, kita bisa kehilangan momentum emas,” ujarnya.
Untuk menekan disparitas tersebut, Komisi IV menyusun tiga langkah aksi:
- Mendorong Bupati Subang agar isu kekurangan SMA Negeri masuk prioritas usulan Musrenbang Provinsi Jawa Barat.
- Menyusun rekomendasi resmi kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di kecamatan prioritas.
- Memetakan lahan hibah maupun aset daerah yang siap dipakai guna percepatan pendirian sekolah.
Tidak berhenti pada level pemerintah, Zainal menyerukan peran aktif tokoh desa, pelaku usaha, dan relawan pendidikan. Ia menegaskan pentingnya gerakan sosial yang memastikan setiap anak Subang bisa menuntaskan pendidikan menengah.
“Jangan biarkan kemiskinan dan jarak memutus cita-cita anak-anak kita. Mereka bukan anak-anak gagal, tapi korban dari sistem yang belum hadir sepenuhnya untuk mereka,” pungkasnya.
