SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Sekitar 300 vila liar di kawasan hutan lindung Subang Selatan menjadi sorotan dalam Rapat Koordinasi bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri BUMN Erick Thohir, yang digelar di Gedung Pakuan, Bandung, Senin (14/7/2025).
Bupati Subang, Reynaldy Putra Andita, S.IP., menyampaikan kekhawatirannya bahwa keberadaan vila-vila ilegal tersebut dapat mengancam kelestarian sumber daya alam, termasuk air panas Ciater.
“Saat ini kami sedang berupaya mengembalikan lahan hutan lindung yang dipakai vila-vila ilegal. Di sana ada sekitar 300 vila liar, dan jika dibiarkan, bisa mengancam kelestarian air panas Sariater. Ini perlu langkah serius,” tegas Kang Rey dalam sesi diskusi.
Menurutnya, penataan kawasan Subang Selatan menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Subang. Salah satu langkah nyata yang telah dilakukan adalah pembongkaran hampir seribu bangunan liar di kawasan tersebut. Bahkan, relokasi dan pemberian kompensasi kepada masyarakat terdampak sudah dijalankan berkat dukungan Gubernur Jawa Barat.
“Kami sedang berproses menata kembali kawasan Subang Selatan. Alhamdulillah, dengan dukungan Pak Gubernur, hampir seribu bangunan liar berhasil kami bongkar dan diberikan kompensasi. Saat ini kami berdiskusi dengan PTPN untuk menggunakan beberapa lahan sebagai relokasi para pedagang dari Subang hingga kawasan wisata Ciater dan Tangkuban Parahu,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut membahas optimalisasi aset-aset milik BUMN seperti lahan Perhutani dan PTPN guna mendukung program prioritas daerah di Jawa Barat, termasuk penataan ruang, pemanfaatan kawasan, dan pemerataan pembangunan.
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan komitmen Kementerian BUMN untuk membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah demi menjadikan aset negara lebih produktif dan berdaya guna. “Kami berkoordinasi dan berkolaborasi untuk mengoptimalkan aset-aset BUMN seperti Perhutani dan PTPN, agar program pemerintah dapat melindungi rakyat, membuka lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka kemiskinan,” jelas Erick.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dengan mengembalikan fungsi lahan hutan. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat serius dalam mendorong penanaman pohon berdaya serap karbon tinggi sebagai bagian dari strategi pemulihan lingkungan.
“Pak Presiden ingin agar lahan hutan dikembalikan, tapi dengan jenis pohon yang sesuai karakteristik wilayah, agar bisa menjadi sumber karbon yang penting di masa depan,” kata Kang Dedi.
Kebijakan ini selaras dengan langkah Pemkab Subang yang kini sedang menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baru, dengan fokus pada pelestarian lingkungan dan penguatan sektor pariwisata berkelanjutan di kawasan Subang Selatan.
