JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan tetap berjalan sesuai target Presiden Prabowo Subianto, yakni pada tahun 2028. Pernyataan ini disampaikannya dalam sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar di Jakarta pada Sabtu (8/2/2025).
Bahlil memberikan tanggapan terkait isu yang beredar mengenai pemblokiran anggaran pembangunan IKN. Ia memastikan bahwa tahapan pembangunan tetap berproses sebagaimana mestinya. “Menyangkut dengan IKN, setahu kami sampai sekarang target Bapak Presiden tetap, 2028 kita akan pindah ke ibu kota baru di IKN, sudah pindah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa strategi penyelesaian pembangunan IKN berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU,” tambahnya.
Polemik Pemblokiran Anggaran IKN
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa anggaran proyek pembangunan IKN mengalami pemblokiran. Dalam pernyataannya pada Kamis (6/2/2025), Dody mengungkapkan bahwa belum ada perkembangan yang signifikan karena anggaran belum tersedia. “IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” ujarnya.
Namun, Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menepis anggapan bahwa anggaran pembangunan IKN diblokir sepenuhnya. Ia menjelaskan bahwa anggaran masih ada, hanya saja belum dibuka untuk digunakan. “Kalau diblokir itu bukan berarti anggarannya tidak ada, tapi anggarannya belum dibuka. Dana pembangunan IKN ada di OIKN (Otorita IKN), ada di Kementerian PUPR,” jelas Hasan pada Jumat (7/2/2025).
Fokus pada Kelanjutan Pembangunan
Meskipun muncul berbagai spekulasi terkait pendanaan IKN, pemerintah memastikan bahwa proyek pemindahan ibu kota tetap berjalan sesuai rencana. Bahlil Lahadalia pun menegaskan bahwa dirinya tidak dapat berkomentar lebih jauh mengenai teknis pembangunan, mengingat tidak semua ketua umum partai politik memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hal tersebut.
“Jadi, kami enggak bisa juga kalau mendalami, jangan merasa seperti karena ketum partai, semua yang ngerti,” tegasnya.
Dengan demikian, pemindahan ibu kota ke IKN tetap menjadi agenda utama pemerintah, dengan tahapan pembangunan yang terus berlangsung hingga mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2028.
