JAKARTA, TINTAHIJAU.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa dirinya tidak perlu diajari mengenai penggunaan transportasi umum. Hal ini disampaikannya sebagai tanggapan atas desakan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) yang meminta pejabat negara lebih sering menggunakan angkutan umum dan mengurangi pengawalan lalu lintas (patwal).
Bahlil menyebut bahwa dirinya memiliki pengalaman luas dalam menggunakan transportasi umum sejak masa sekolah. Bahkan, ia pernah bekerja sebagai kondektur angkot selama tiga tahun di terminal serta menjadi sopir angkot selama dua tahun ketika masih duduk di bangku SMA. Pengalaman tersebut berlanjut hingga masa kuliahnya, di mana ia tetap mengendarai angkot untuk mencari nafkah.
“Tolong sampaikan kepada para pengamat, saya, Bahlil, tidak perlu diajari naik angkutan umum. Saya pernah menjadi kondektur angkot selama tiga tahun di terminal, lalu menjadi sopir angkot dua tahun saat SMA. Bahkan, saat kuliah saya juga membawa angkot,” ujar Bahlil saat ditemui di Bogor, Minggu (2/2/2025), seperti dikutip dari Kompas.com.
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar tersebut menegaskan bahwa ia tidak keberatan menggunakan transportasi umum dalam aktivitas sehari-harinya. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak perlu menjadi konsumsi publik.
“Kalau memang dibutuhkan, saya bisa mengajarkan bagaimana cara naik angkot yang benar. Tidak perlu mengajari saya soal itu, karena memang saya sudah berpengalaman,” katanya.
Desakan MTI untuk Pengurangan Patwal bagi Pejabat
Pernyataan Bahlil ini muncul sebagai respons terhadap usulan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI, Djoko Setijowarno. Djoko menilai bahwa pejabat negara seharusnya membiasakan diri menggunakan angkutan umum, minimal sekali dalam seminggu, agar lebih memahami kondisi yang dialami masyarakat sehari-hari, terutama terkait kemacetan.
“Semestinya, pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali seminggu. Dengan bercampur bersama masyarakat, mereka akan lebih memahami kondisi sebenarnya,” ujar Djoko pada Senin (27/1/2025).
Djoko juga menegaskan bahwa pejabat negara, selain presiden dan wakil presiden, tidak perlu mendapatkan layanan patwal. Ia menilai bahwa pembatasan patwal bagi pejabat dapat membantu mengurangi kemacetan serta meningkatkan efisiensi lalu lintas di perkotaan.
Isu mengenai penggunaan transportasi umum oleh pejabat negara menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Di satu sisi, pejabat diharapkan dapat memberikan contoh dalam menggunakan angkutan umum, sementara di sisi lain, mereka juga memiliki kebutuhan akan mobilitas yang cepat dan efisien.
Bagaimana pun, perdebatan ini mencerminkan harapan masyarakat agar para pemimpin lebih dekat dengan realitas yang dihadapi warganya, khususnya dalam sektor transportasi.
