PALEMBANG, TINTAHIJAU.com – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan seluruh data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 hanya digunakan untuk keperluan statistik dan dijamin kerahasiaannya sesuai peraturan perundang-undangan.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul munculnya keluhan sejumlah warga di media sosial yang menilai pertanyaan petugas sensus terlalu rinci dan menyentuh ranah pribadi sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan data.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, meminta masyarakat tidak ragu memberikan informasi kepada petugas karena data yang dihimpun tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan maupun pungutan lainnya.
“Data yang kami kumpulkan ini nanti akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada masyarakat. Masyarakat akan terdata artinya mereka akan punya suara untuk kebijakan,” kata Amalia di Palembang, Minggu (28/6/2026).
“Kalau masyarakat terdata, mereka juga tidak akan terlewat untuk mendapatkan intervensi kebijakan dari pemerintah,” tambahnya.
Menurut Amalia, data yang akurat menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran bagi masyarakat dan pelaku usaha. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 merupakan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas lapangan, dan masyarakat guna menghasilkan basis data ekonomi yang berkualitas.
Di Sumatera Selatan, BPS menurunkan 7.588 petugas untuk melakukan pendataan di 17 kabupaten dan kota. Hingga saat ini, capaian sensus di wilayah tersebut telah mencapai sekitar 20 persen, sementara secara nasional realisasinya berada di angka 25 persen.
Amalia juga mengingatkan seluruh petugas agar menjalankan tugas secara profesional, santun, dan sesuai standar yang telah ditetapkan. BPS berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas serta memberikan data yang benar demi mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menilai keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 bergantung pada sinergi antara pemerintah, petugas sensus, dan masyarakat.
“Ada tiga komponen yang harus bekerja luar biasa. Satu pemerintah daerah sampai pemerintah desa, kedua petugas sensus itu sendiri, ketiga masyarakatnya. Kita ingin membangun yang tepat sasaran berdasarkan data, tidak bisa membangun hanya karena selera dan feeling (perasaan) saja,” tuturnya.
Sumber: KOMPAS.tv
