MAJALENGKA, TINTAHIJAU.com – Bupati Majalengka, Eman Suherman, menepati salah satu janji kampanyenya dengan membangun tugu batas desa yang memisahkan wilayah Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon. Proyek ini menjadi bagian dari 26 program kerja prioritas yang dicanangkan Eman dalam 100 hari pertama masa jabatannya.
Pembangunan tugu batas ini bermula dari aspirasi warga yang disampaikan langsung kepada Eman saat kegiatan “sapa warga” di Desa Kedungsari, Kecamatan Ligung. “Saya hadir di Desa Kedungsari, dan saat itu warga menyampaikan, ‘Pak, kami ingin ada batas desa, tanda bahwa kami berbatasan dengan Kabupaten Cirebon.’ Permintaan itu saya ingat terus,” ujar Eman saat diwawancarai detikJabar, Senin (2/6/2025).
Menariknya, pembangunan tugu batas tersebut tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Eman menjelaskan, seluruh pembiayaan proyek berasal dari sponsor, yakni Bank BJB, di luar program Corporate Social Responsibility (CSR).
“Dari 26 program saya, mayoritas berasal dari hasil inventarisasi aspirasi warga. Tapi saya tidak mau terlalu bergantung ke APBD. Saya cari terobosan,” ungkapnya.
Selain tugu batas di Kedungsari, Eman juga menyinggung perbaikan tugu batas di Panjalin, yang sempat menjadi sorotan publik akibat kondisinya nyaris roboh. Proyek perbaikan itu pun terlaksana berkat kolaborasi dengan Bank BJB.
“Bank BJB menggelontorkan hampir Rp600 juta untuk pembangunan dua tugu batas tersebut. Kami juga sedang membangun tugu di Kertajati yang nilainya lebih besar, mencapai Rp17 miliar, dan itu juga didanai oleh pihak swasta melalui Kertajati Industrial Estate Majalengka (KIEM),” jelasnya.
Tak berhenti di situ, Eman turut menggandeng PT Shoetown dalam program pengadaan sertifikat tanah bagi warga. Menurutnya, kolaborasi ini penting mengingat keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
“Inovasi saya bukan sekadar membangun, tapi membangun tanpa membebani APBD,” tutup Eman.
Langkah-langkah yang diambil Bupati Eman menuai respons positif dari warga dan menjadi contoh pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah tanpa memberatkan anggaran pemerintah.
