SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita didampingi Wakil Bupati Agus Masykur Rosyadi melaksanakan rotasi, mutasi, dan promosi pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, Jumat (26/9/2025), di Desa Jalupang, Kecamatan Kalijati.
Sebanyak 162 pejabat administrator, pengawas, dan fungsional resmi dilantik. Prosesi pelantikan dilakukan di ruas jalan rusak Desa Jalupang sebagai simbol agar pejabat tidak berjarak dengan kondisi nyata yang dialami masyarakat.
Dalam sambutannya, Kang Rey menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Ia menegaskan, kasus keracunan MBG yang terjadi di beberapa daerah, termasuk di Sumedang yang menelan korban lebih dari seratus siswa, harus menjadi peringatan serius agar hal serupa tidak terulang di Subang.
“Kejadian MBG jadi evaluasi bagi kita. Jangan sampai niat baik memberi gizi bagi anak-anak justru mencelakai,” tegas Kang Rey.
Ia meminta pejabat dan ASN di Subang lebih peka dalam mengawal program nasional tersebut, bukan sekadar menjalankan prosedur, tetapi memastikan keamanan dan kualitasnya benar-benar terjamin.
Sebelumnya sebanyak 11 siswa SD Negeri Rawalele, Kecamatan Dawuan, mengalami muntah-muntah usai menyantap menu MBG pada Kamis (25/9/2025).
Para siswa langsung mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Rawalele. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, dr. Maxi, membenarkan kejadian tersebut.
“Sebanyak 11 siswa harus dilarikan ke Puskesmas Rawalele untuk mendapatkan perawatan. Enam siswa sudah diperbolehkan pulang, sementara empat lainnya masih menjalani observasi,” jelas Maxi.
Siswa yang terdampak merupakan murid kelas 1 dan kelas 6. Maxi menyebut, kasus ini merupakan yang pertama kali terjadi di Subang sejak program MBG berjalan.
Data Dinas Kesehatan Kabupaten Subang menunjukkan, dari 44 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, hanya 3 SPPG yang memiliki sertifikat Laik Sehat Higienis Sanitasi (LSHS). Ketiganya berada di Kecamatan Ciasem dan dikelola oleh Yayasan Cakrawala Mandala Wasri.
Sementara itu, 41 SPPG lainnya belum memiliki sertifikat. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu titik lemah dalam pengawasan mutu dan keamanan makanan MBG di Subang.
