Majalengka, TINTAHIJAU.COM – Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Majalengka tahun 2025 mengalami defisit anggaran sebesar Rp55,225 miliar.
Hal ini berdampak pada berkurangnya anggaran pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, belanja aparatur pemerintah, perlambatan ekonomi dan lain sebagainya.
Kondisi ini terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Majalengka terkait jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2025, Rabu 20 Agustus 2025 di Gedung DPRD setempat. Bupati Majalengka, H. Eman Suherman, membenarkan adanya defisit tersebut.
Menurutnya, penyebab utama adalah menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat akibat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.
“Beberapa komponen pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami pengurangan. Sementara kebutuhan pelayanan kepada masyarakat tetap harus dipenuhi,” ujar Eman dalam pidato jawabannya di sidang paripurna.
Eman menjelaskan, pihaknya sudah melakukan efisiensi pada sejumlah belanja aparatur untuk dialokasikan kembali pada kegiatan yang lebih prioritas. Namun langkah itu belum sepenuhnya menutup kebutuhan anggaran.
“Defisit juga dipicu oleh berkurangnya bantuan khusus dari Pemprov Jabar, sehingga berdampak pada penurunan kemampuan keuangan daerah,” kata mantan Sekda Majalengka tersebut.
Guna menutupi kekurangan anggaran, Pemkab Majalengka saat ini tengah berikhtiar kepada pemerintah pusat agar ada tambahan dukungan pendapatan daerah.
Di sisi lain, pihaknya juga mencermati potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih bisa dioptimalkan.
”Jika opsi peningkatan pendapatan tidak maksimal, maka jalan terakhir adalah efisiensi belanja daerah yang kurang urgen, lalu diarahkan ke belanja yang lebih prioritas,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Terkait realisasi belanja modal yang masih rendah, Eman menyebut hal itu dipicu kebijakan prudential spending yang hampir terjadi di sebagian besar pemerintah daerah akibat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Kendati demikian, sejumlah kegiatan infrastruktur disebutnya sudah berjalan. Hal itu ditandai dengan realisasi uang muka sebagian besar kegiatan di masing-masing OPD.
”Kami optimistis di akhir tahun 2025 seluruh pembangunan infrastruktur bisa tercapai sesuai tahapan kontrak,” pungkasnya.
