DPRD Jabar Desak Pemerintah Perhatikan Nasib Petambak Garam Cirebon

Ilustrasi tambah garam di Cirebon | Foto: Dok TribunJabar

CIREBON, TINTAHIJAU.com Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady, meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan petambak garam di wilayah Cirebon. Ia menilai, peran petambak garam sangat penting dalam mendukung target swasembada garam nasional, namun kesejahteraan mereka masih jauh dari harapan.

“Petambak garam adalah bagian penting dari ketahanan pangan nasional. Karena itu, sudah seharusnya mereka mendapat perhatian yang sama seperti petani padi,” ujar Daddy saat dikonfirmasi, Sabtu (8/11/2025).

Menurut politisi asal daerah pemilihan Cirebon–Indramayu itu, sektor pergaraman rakyat memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian pesisir. Namun, berbagai persoalan seperti rendahnya harga jual, keterbatasan infrastruktur, serta risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem masih menjadi tantangan utama.

Daddy menilai pemerintah perlu segera menerapkan kebijakan konkret agar produksi garam rakyat tetap berkelanjutan. Salah satunya dengan memberikan skema perlindungan asuransi bagi petambak garam, sebagaimana yang telah diterapkan untuk petani padi.

“Kalau petani padi bisa mendapatkan asuransi, mestinya petani garam juga memperoleh perlindungan serupa,” tegasnya.

Ia menjelaskan, usaha tambak garam sangat bergantung pada kondisi cuaca. Saat musim hujan, proses penguapan air laut terhenti dan produksi garam otomatis menurun drastis. Dengan adanya asuransi, petambak memiliki jaminan ekonomi ketika gagal panen sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada hasil musiman.

Selain perlindungan ekonomi, Daddy juga menyoroti pentingnya perluasan akses pasar agar harga garam rakyat bisa lebih kompetitif. “Pemerintah perlu membantu promosi, distribusi, dan pemasaran produk garam lokal supaya petambak tidak kalah bersaing dengan produk luar,” katanya.

Ia juga mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memperbaiki infrastruktur menuju sentra produksi garam di kawasan pesisir. Menurutnya, kondisi jalan yang rusak serta keterbatasan sarana transportasi menjadi hambatan utama dalam distribusi hasil panen.

“Akses ke sentra produksi harus diperhatikan, seperti halnya kita memperhatikan jalan menuju area persawahan. Infrastruktur yang baik akan menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk garam,” jelasnya.

Daddy menambahkan, potensi garam di pesisir utara Jawa Barat masih sangat besar untuk dikembangkan. Kabupaten Indramayu, misalnya, memiliki lahan tambak luas yang cocok untuk produksi garam skala besar, sementara Cirebon lebih menonjol di sektor perikanan tangkap.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi garam Jawa Barat pada 2024 mencapai 211.044 ton. Dari jumlah tersebut, Kabupaten Cirebon menyumbang 34.832,9 ton, turun tajam dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 116.490,25 ton.

Penurunan produksi ini, kata Daddy, menjadi peringatan serius bagi pemerintah agar segera memperkuat daya tahan sektor pergaraman rakyat di tengah tantangan cuaca ekstrem dan fluktuasi harga pasar.

“Kalau tidak ada intervensi kebijakan yang kuat, bukan tidak mungkin petambak garam akan terus terpuruk dan kita justru bergantung pada impor,” pungkasnya.