Pemerintahan

DPRD Jabar Serap Aspirasi Warga Cilimus Soal Jalan Rusak dan Minimnya Dana Desa

×

DPRD Jabar Serap Aspirasi Warga Cilimus Soal Jalan Rusak dan Minimnya Dana Desa

Sebarkan artikel ini
Anggota DPRD Jabar Toto Suharto saat memberikan keterangan di Kabupaten Kuningan, Jabar. ANTARA/HO-Dokumentasi pribadi.

KUNINGAN, TINTAHIJAU.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, terkait persoalan infrastruktur jalan dan keterbatasan anggaran pemerintah desa yang menjadi keluhan utama warga setempat.

Anggota DPRD Jabar, Toto Suharto, mengatakan kunjungan lapangan dilakukan untuk mendengar langsung permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa infrastruktur, khususnya jalan, menjadi isu paling mendesak di wilayah tersebut.

“Kami turun langsung untuk mendengar keluhan masyarakat. Banyak masukan yang kami terima, terutama soal jalan rusak dan anggaran desa yang terbatas,” ujar Toto Suharto di Kuningan, Kamis (24/10).

Menurutnya, kerusakan jalan ditemukan di sejumlah titik, baik pada ruas kabupaten maupun provinsi. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas warga dan pelaku usaha lokal, terutama sektor pertanian, karena menghambat mobilitas barang dan hasil panen.

“Jalan yang baik menjadi penunjang utama kegiatan ekonomi masyarakat. Karena itu, perbaikannya perlu menjadi prioritas,” tegasnya.

Selain persoalan infrastruktur, DPRD Jabar juga menerima aspirasi dari perangkat desa mengenai keterbatasan dana untuk menjalankan program pemerintahan dan pelayanan publik. Banyak kepala desa, kata Toto, mengeluhkan minimnya dukungan anggaran yang membuat pelaksanaan program di tingkat desa tidak berjalan maksimal.

“Desa merupakan ujung tombak pemerintahan. Karena itu, desa harus dibekali anggaran yang cukup agar kegiatan bisa efektif dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.

Toto menambahkan, seluruh aspirasi yang dihimpun selama kunjungan kerja di daerah pemilihan (dapil) akan disampaikan kepada DPRD Jawa Barat. Masukan tersebut akan dibahas bersama pemerintah daerah untuk dijadikan bahan dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan.

“Kami melakukan kunjungan kerja ke dapil sebagai bagian dari fungsi pengawasan sekaligus memastikan kebijakan pembangunan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Toto menutup keterangannya.