JAKARTA, TINTAHIJAU.COM – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB, H. Maman Imanulhaq, menyatakan dukungan penuhnya terhadap program Sekolah Rakyat SMA Garuda yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.
Program ini dinilai sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan dan membuka akses pendidikan bagi masyarakat marjinal.
Hal tersebut disampaikan Kang Maman, sapaan akrabnya, dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Sosial. Dalam kesempatan itu, ia menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat agar tidak sekadar menjadi proyek formalitas.
Kang Maman menegaskan Sekolah Rakyat tidak boleh kaku. Ia harus hadir menjawab kebutuhan masyarakat, mengakomodasi kearifan lokal, membuka ruang kreatif, dan menjadi alat pemberdayaan sosial.
Menurutnya, pendidikan bukan hanya soal ruang kelas dan kurikulum, tetapi tentang membentuk manusia yang merdeka dan berdaya. Karena itu, ia menekankan bahwa fleksibilitas adalah kunci agar pendidikan benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.
“Maka sekolah rakyat jangan jadi sekolah seperti sekolah-sekolah yang lain yang hanya, oh ya mulainya juli lalu nanti ketemu juni yang di tengah Jalan nggak boleh masuk. Sekolah rakyat mah harus masuk aja, siapa aja yang memasuki kriteria. masuk aja tengah Jalan juga nggak masalah,” ujar Kang Maman.
Dalam rapat tersebut, Kang Maman juga mengangkat sejumlah kisah nyata yang menunjukkan betapa mendesaknya kehadiran program Sekolah Rakyat. Salah satunya, kisah keluarga di lereng Gunung Tampomas yang hidup dalam keterbatasan, termasuk anak bungsu mereka yang merupakan penyandang disabilitas.
Ada pula kisah anak kecil yang harus berjalan kaki sejauh 4 kilometer melintasi lembah hanya untuk bisa sekolah. “Bayangan saya, nanti Sekolah Rakyat ini akan menampung kasus per kasus seperti itu,” ucapnya penuh harap.
Di sisi lain, Kang Maman juga menyoroti permasalahan bantuan sosial yang kerap tidak konsisten. Ia menyayangkan masih adanya penerima bantuan yang merasa bahagia karena mendapat perhatian negara, namun kemudian kecewa karena layanan seperti BPJS dan BPNT tiba-tiba dihentikan.
“Baru saja tersenyum karena ada kehadiran negara, tapi setelah itu menangis lagi. Ini harus jadi perhatian,” tegasnya, merujuk salah satunya pada kasus balita pengidap tumor di Tanjungsari.
Menutup pernyataannya, Anggota DPR RI dari Dapil Subang, Majalengka dan Sumedang itu menekankan pentingnya koordinasi lintas program agar bantuan sosial dan program pendidikan seperti Sekolah Rakyat tidak tumpang tindih.
Politisi PKB mendorong agar ada sinkronisasi yang memastikan kesinambungan dan ketepatan sasaran bantuan.
Dengan tambahan anggaran yang telah disetujui, Fraksi PKB berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi bentuk nyata pendidikan alternatif yang diakui negara, sebagai bagian dari semangat Pendidikan Untuk Semua, Pendidikan Merdeka, dan Madrasah Kehidupan.
