SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Subang menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati Subang yang baru.
Dalam penyampaiannya, Ketua Fraksi Gerindra, Yayang Ariwijaya SH, menegaskan bahwa DPRD merupakan wakil sah rakyat yang suaranya harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan pembangunan.
“Kalau DPRD saja tidak didengar, bagaimana mungkin suara rakyat akan sampai? Jangan sampai demokrasi hanya jadi dekorasi, sementara keputusan diambil hanya oleh segelintir elit birokrasi,” tegas Yayang dalam sidang paripurna.
Pendapatan: Optimalkan Potensi Daerah
Fraksi Gerindra mencatat adanya peningkatan pendapatan daerah sebesar 7,68% atau naik Rp223 miliar, menjadi Rp3,128 triliun. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga naik 17,59% menjadi Rp959 miliar.
Meski mengapresiasi kenaikan tersebut, Fraksi Gerindra menekankan agar peningkatan PAD tidak membebani pelaku usaha mikro dan kecil. “Pendapatan harus berasal dari digitalisasi layanan, perluasan basis pajak baru, dan optimalisasi aset daerah, bukan sekadar menaikkan tarif atau menekan sektor informal,” kata Yayang.
Fraksi Gerindra juga menyoroti tingginya ketergantungan Kabupaten Subang pada transfer dana pusat, sehingga menghambat kemandirian fiskal daerah.
Belanja: Fokus Infrastruktur dan Pemerataan
Dalam rancangan perubahan APBD 2025, belanja daerah meningkat 9,5% menjadi Rp3,298 triliun, dengan kenaikan terbesar pada belanja modal yang naik 51,75% menjadi Rp425 miliar.
Fraksi Gerindra meminta agar belanja diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, irigasi, dan rehabilitasi sekolah rusak. “Belanja harus berbasis kinerja dan pemerataan wilayah, bukan untuk kegiatan seremonial atau proyek simbolik,” tegasnya.
SILPA: Dugaan Rekayasa Anggaran
Kritik tajam juga disampaikan terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang melonjak 73,09% menjadi Rp174,27 miliar. Fraksi Gerindra menduga adanya rekayasa anggaran untuk fleksibilitas politik dalam proyek infrastruktur.
“Jika proyek memang penting, semestinya direncanakan sejak awal melalui Musrenbang dan dibahas terbuka dengan DPRD serta masyarakat,” ujar Yayang.
Sektor Prioritas: Pertanian, Pendidikan, Industri
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya perhatian khusus pada tiga sektor strategis:
Pertanian: Menuntut program konkret untuk mengatasi kesulitan pupuk, harga panen rendah, dan minimnya perlindungan pasar bagi petani.
Pendidikan: Meminta rehabilitasi sekolah di pelosok, pemerataan guru, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik.
Industri: Menolak Kabupaten Subang hanya menjadi lokasi produksi murah tanpa penyerapan tenaga kerja lokal dan kontribusi PAD yang signifikan.
Dorong Transparansi dan Perubahan
Fraksi Gerindra menegaskan komitmennya untuk terus mengkritisi kebijakan yang menyimpang dari visi kerakyatan, menolak belanja yang tidak efisien, dan mendorong keadilan anggaran.
“APBD bukan sekadar angka, ia adalah cermin arah pemerintahan. Pergantian kepemimpinan harus membawa perubahan cara berpikir, bertindak, dan berkomitmen untuk Subang yang lebih adil dan bermartabat,” tutup Yayang.
