SUBANG, TINTAHIJAU.COM – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Subang menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD.
Ketua Fraksi NasDem, Hafil Gaputra Sanjaya, menegaskan bahwa pihaknya akan menjalankan fungsi pengawasan secara kritis dan konstitusional demi memastikan anggaran benar-benar digunakan untuk kemaslahatan rakyat Subang.
“Kami mendukung semangat membangun, namun tetap mengedepankan sikap kritis terhadap tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang selama ini masih jauh dari ideal,” ujarnya.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi NasDem menyoroti kenaikan target pendapatan sebesar Rp223 miliar atau naik 7,68% dari APBD murni dengan kontribusi utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang naik 17,59%. Namun, Fraksi NasDem mempertanyakan dasar dan strategi yang digunakan pemerintah dalam menetapkan target tersebut.
“Apakah kenaikan PAD ini sudah melalui kajian matang terkait daya beli masyarakat, kepatuhan wajib pajak, dan reformasi struktural? Jangan sampai ini hanya target politik yang berujung pada defisit realisasi seperti tahun sebelumnya,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi NasDem juga mengkritisi postur belanja daerah yang meningkat Rp296 miliar (9,5%) dengan dominasi belanja operasi mencapai Rp2,3 triliun. Menurutnya, hal ini menunjukkan kegagalan reformasi birokrasi karena mayoritas anggaran masih tersedot untuk belanja pegawai, honorarium, perjalanan dinas, dan operasional kantor, sementara angka kemiskinan dan pengangguran belum menunjukkan penurunan signifikan.
Terkait belanja modal yang naik 51,75%, Fraksi NasDem meminta daftar proyek prioritas yang akan dibiayai secara transparan dan akuntabel agar tidak menjadi celah penggelembungan harga dan praktik korupsi.
NasDem juga menyoroti peningkatan pembiayaan netto yang berasal dari SILPA sebesar Rp73,59 miliar (naik 73,09%), yang dinilai sebagai tanda buruknya perencanaan dan rendahnya serapan anggaran tahun sebelumnya.
“Kami mendesak agar dilakukan evaluasi terhadap perangkat daerah yang kinerjanya lemah dalam menyerap anggaran. Jika tidak, inefisiensi fiskal akan terus berulang,” kata Hafil.
Selain itu, Fraksi NasDem menekankan perlunya strategi kemandirian fiskal agar Subang tidak terus bergantung pada pendapatan transfer pusat dan provinsi, terlebih dengan adanya pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan Dana Alokasi Umum (DAU).
Yang paling mendasar, Fraksi NasDem menilai Nota Pengantar RAPBD Perubahan 2025 tidak memiliki narasi besar terkait arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam menjawab masalah pengangguran pemuda, ketimpangan wilayah, ketahanan pangan, krisis iklim, sanitasi lingkungan, serta penurunan kualitas pendidikan dan kesehatan.
“APBD bukan hanya soal angka teknokratis, tetapi harus menjadi instrumen politik pembangunan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat. Pembahasan RAPBD Perubahan 2025 jangan dilakukan terburu-buru dan tertutup. Kami menuntut partisipasi publik yang luas,” tegasnya.
Fraksi NasDem memastikan akan terus mengawal proses pembahasan RAPBD Perubahan 2025 dengan semangat memperbaiki tata kelola pemerintahan, bukan untuk menjatuhkan pihak manapun, tetapi demi kemaslahatan rakyat Subang.
