JAKARTA, TINTAHIJAU.com — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya angkat bicara terkait kasus beras oplosan yang tengah menjadi sorotan nasional. Dalam pernyataannya di Balai Kota Jakarta, Rabu (24/7), Pramono mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman untuk meminta transparansi penuh dalam penanganan kasus tersebut.
“Apa pun yang menjadi arahan dan sekaligus temuan, maka saya bilang tidak boleh ditutup-tutupi. Semua harus bertanggung jawab, karena bagi saya sendiri keterbukaan itu menjadi penting,” tegas Pramono di Ruang Pola Balai Kota.
Gubernur juga menyoroti dugaan keterlibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya, dalam kasus ini. Ia meminta agar jika memang Food Station tidak terbukti melanggar hukum, maka hal itu harus dijelaskan secara terbuka kepada publik.
“Saya juga kemudian menyampaikan, kalau kalian semua tidak melakukan seperti apa yang dipikirkan, ya harus disampaikan apa adanya,” ujarnya.
Pramono menambahkan bahwa PT Food Station memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas harga pangan di Ibu Kota. Karena itu, sebagai kepala daerah, ia merasa turut bertanggung jawab atas jalannya operasional perusahaan tersebut.
Empat Perusahaan Diperiksa Polisi
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah memeriksa empat perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik pengoplosan beras. Mereka adalah Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari (Japfa Group). Dugaan pelanggaran yang diselidiki terkait mutu dan takaran beras.
“Betul, masih dalam proses pemeriksaan,” ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf, Jumat (11/7/2025).
Perintah Tegas dari Presiden
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah memberikan instruksi tegas agar aparat penegak hukum menindak para pelaku. Dalam pidatonya di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7), Prabowo menyebut pengoplos beras sebagai pengkhianat bangsa.
“Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh undang-undang dan menjalankan seluruh perundangan yang berlaku,” ujar Presiden.
Ia mengaku telah memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung untuk segera mengusut tuntas praktik tersebut. Presiden bahkan menyebut bahwa praktik oplosan telah merugikan ekonomi Indonesia hingga Rp100 triliun per tahun.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebelumnya mengungkap bahwa terdapat lebih dari 200 merek yang diduga terlibat dalam pengoplosan beras, yang menurut catatannya bisa menyebabkan kerugian hingga Rp99 triliun per tahun bagi konsumen.
Dorongan Transparansi dan Tanggung Jawab
Kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pernyataan Gubernur Pramono mencerminkan sikap tegas untuk mendukung upaya pemberantasan praktik curang dalam distribusi pangan.
“Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal moral dan keadilan bagi rakyat,” tutupnya.
Pemerintah DKI Jakarta menyatakan siap bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengungkap kebenaran di balik kasus ini dan memastikan bahwa masyarakat tidak dirugikan oleh ulah segelintir pihak yang mencari keuntungan secara tidak sah.