BANDUNG, TINTAHIJAU.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang bersama DPRD Subang menegaskan komitmen kuat dalam upaya pemberantasan korupsi.
Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu (4/6).
Acara yang dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, diikuti kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jawa Barat. Rakor ini merupakan bagian dari koordinasi KPK melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II, untuk memperkuat integritas tata kelola pemerintahan daerah.
Bupati Subang Reynaldy Putra Andita dan Ketua DPRD Subang Victor Wirabuana hadir langsung mewakili Kabupaten Subang. Keduanya tampak solid menyuarakan pentingnya sinergi eksekutif dan legislatif dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
“Pemkab dan DPRD Subang berkomitmen menjaga integritas dan transparansi dalam setiap proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program. Ini bukan sekadar seremoni, tapi bagian dari tekad bersama,” ujar Reynaldy yang akrab disapa Kang Rey.
Komitmen tersebut dituangkan dalam penandatanganan dokumen Komitmen Antikorupsi oleh seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Barat. Dokumen ini menjadi simbol keseriusan seluruh pihak dalam membangun sistem pemerintahan yang akuntabel dan efisien.
Gubernur Dedi Mulyadi menekankan pentingnya tata kelola APBD yang terbebas dari intervensi, serta penguatan pengawasan dan pengendalian. “Fokus kita adalah pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Korupsi harus diberantas dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Selain bupati dan ketua DPRD, hadir pula Sekda Kabupaten Subang, Inspektur Daerah, serta perwakilan Bagian Kerjasama Setda Subang.
Rakor ditutup dengan pernyataan bersama untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan berintegritas di Jawa Barat.
