SUBANG, TINTAHIJAU.com – Kenaikan harga beras telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan di tengah masyarakat belakangan ini.
Ekonom senior, Agustinus Prasetyantoko, menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah intensitas pembagian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah yang begitu tinggi, sehingga mengganggu distribusi beras secara keseluruhan.
Menurut Prasetyantoko, harga beras dipengaruhi oleh prinsip penawaran dan permintaan, seperti halnya komoditas lainnya. Namun, ia menyoroti aspek distribusi yang menjadi terganggu akibat bansos yang intens. “Beras ada, namun mengapa harganya mahal? Itu masalahnya ada pada distribusi,” ujarnya dalam program ROSI yang disiarkan oleh Kompas TV.
Bansos bukan hanya merupakan program pemerintah semata, namun juga seringkali menjadi alat politik yang penting, terutama dalam periode menjelang pemilihan umum. Prasetyantoko menjelaskan bahwa bansos seringkali digunakan sebagai amunisi kampanye oleh calon anggota legislatif.
Meskipun penggunaan bansos sebagai alat politik sudah lazim terjadi, namun intensitas pembagiannya belakangan ini dinilai lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini, menurut Prasetyantoko, telah mengganggu distribusi beras secara keseluruhan dan tidak diantisipasi dengan baik, yang akhirnya berujung pada kenaikan harga beras.
Dari data resmi Badan Pangan Nasional (Bapanas), rata-rata harga beras di tingkat nasional masih cukup tinggi. Misalnya, harga beras premium naik sebesar Rp370 per kilogram menjadi Rp16.850 per kilogram, sedangkan harga beras medium naik sebesar Rp70 per kilogram menjadi Rp14.430 per kilogram.
Prasetyantoko menambahkan bahwa meskipun penggunaan bansos dalam politik elektoral adalah hal yang umum, intensitasnya yang tinggi saat ini telah berdampak pada distribusi beras secara keseluruhan. “Kita harus memastikan bahwa instrumen-instrumen tersebut memastikan ketersediaan beras selain untuk kepentingan elektoral,” tegasnya.
Kenaikan harga beras menjadi perhatian bersama, karena berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, pelaku pasar, dan masyarakat untuk mengatasi permasalahan ini dengan cara yang tepat dan berkelanjutan.
Sumber: KOMPAS.tv
